BLITAR – Isu rapel gaji pensiunan kembali viral di media sosial dan YouTube. Dalam sejumlah video, narasi dibangun seolah-olah saldo pensiunan tiba-tiba bertambah tanpa notifikasi, tanpa penjelasan, dan tanpa pengumuman resmi. Sebagian pensiunan disebut sudah menerima rapel, sementara lainnya masih menunggu dengan rasa gelisah akibat kabar simpang siur yang beredar luas.
Isu rapel gaji pensiunan tersebut menyasar pensiunan ASN, TNI, Polri, janda, duda, hingga ahli waris. Konten viral itu menyebut rapel sebagai hak tertunda yang pasti cair, hanya tinggal menunggu proses sistem. Bahkan dijelaskan bahwa pencairan dilakukan bertahap sehingga wajar jika tidak semua penerima mendapatkannya secara bersamaan.
Namun, di balik narasi yang menenangkan itu, muncul pertanyaan besar: apakah rapel gaji pensiunan benar-benar sudah memiliki dasar keputusan pemerintah?
PT Taspen Tegaskan Belum Ada Keputusan Pemerintah
Menanggapi isu yang beredar, PT Taspen (Persero) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok, termasuk pembayaran rapel gaji pensiunan. Penegasan ini disampaikan melalui pernyataan resmi Taspen pada 17 November 2025.
Taspen menyebut klarifikasi ini penting karena informasi yang beredar dinilai tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Seluruh kebijakan mengenai kenaikan pensiun dan rapelan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan hanya dapat dijalankan jika telah ditetapkan melalui regulasi resmi.
Dasar Hukum Masih Mengacu PP Nomor 8 Tahun 2024
Taspen menjelaskan bahwa hingga pertengahan Desember 2025, pembayaran pensiun masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda/dudanya. Regulasi tersebut mengatur kenaikan pensiun yang berlaku sejak 1 Januari 2024.
Sejak aturan itu diterapkan, belum ada peraturan pemerintah baru yang mengatur kenaikan lanjutan atau pembayaran rapel gaji pensiunan. Karena itu, Taspen memastikan informasi pencairan rapelan yang beredar di media sosial tidak memiliki dasar hukum.
Besaran Rapel Tidak Bisa Disamaratakan
Taspen juga meluruskan anggapan bahwa rapel, jika suatu saat ditetapkan, akan diterima dengan nominal yang sama. Menurut Taspen, besaran rapel sangat bergantung pada golongan, masa kerja, serta ketentuan yang berlaku, sehingga tidak semua penerima akan mendapatkan jumlah maksimal.
Dalam menjalankan tugasnya, Taspen menegaskan komitmen pelayanan berbasis prinsip 5T, yakni Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat, guna memastikan hak peserta tersalurkan secara akurat.
Waspada Narasi Tanpa Dasar Resmi
Sebagai penutup, Taspen mengimbau para pensiunan dan keluarga agar tidak mudah percaya pada informasi viral. Informasi resmi hanya dapat dipastikan melalui Call Center 1500 919, akun media sosial resmi Taspen, dan situs taspen.co.id. Hingga kini, rapel gaji pensiunan belum memiliki keputusan resmi dari pemerintah, sehingga masyarakat diminta tetap tenang dan menunggu pengumuman sah.
Editor : Axsha Zazhika