BLITAR – Isu aturan baru dana pensiun 2026 menjadi perbincangan luas setelah sebuah video YouTube menyebut adanya lima poin krusial yang wajib diketahui ASN dan pensiunan. Dalam video tersebut diklaim pemerintah telah resmi memberlakukan regulasi baru pengelolaan dana pensiun sejak akhir 2025 yang disebut akan berdampak besar terhadap jaminan hari tua aparatur negara.
Narasi viral itu menyebut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2025 sebagai dasar perubahan sistem dana pensiun ASN, TNI, dan Polri. Aturan ini diklaim menggantikan regulasi lama dan menjadi fondasi baru pengelolaan tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian mulai 2026.
Dalam penjelasan video, aturan baru dana pensiun 2026 digambarkan sebagai transformasi besar demi menjaga ketahanan fiskal negara. Meski tidak disebutkan adanya kenaikan nominal pensiun secara langsung, narasi tersebut memunculkan anggapan bahwa sistem baru ini akan berpengaruh pada kesejahteraan pensiunan dalam waktu dekat.
Namun, klaim tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan penjelasan resmi dari PT TASPEN (Persero).
TASPEN Kediri Tegaskan Tidak Ada Keputusan Kenaikan Pensiun
PT TASPEN (Persero) Kediri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan Pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI, Polri, serta penerima tunjangan negara lainnya.
Penegasan ini disampaikan melalui pernyataan resmi tertanggal 17 November 2025 sebagai respons atas maraknya informasi viral yang dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. TASPEN menekankan bahwa seluruh kebijakan pensiun merupakan kewenangan Pemerintah pusat dan hanya dapat dinyatakan sah melalui regulasi resmi.
Rapel dan Penyesuaian Masih Belum Diputuskan
Menanggapi isu yang mengaitkan aturan baru dana pensiun 2026 dengan rapel atau penyesuaian pensiun, TASPEN memastikan bahwa belum ada instruksi resmi Pemerintah mengenai pembayaran rapelan gaji pensiunan. Dengan demikian, informasi tentang pencairan rapel atau perubahan nominal pensiun yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar.
TASPEN juga menjelaskan bahwa besaran rapel, apabila suatu saat ditetapkan, sangat bergantung pada golongan, masa kerja, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak semua pensiunan akan menerima nominal maksimal sebagaimana sering disebut dalam narasi viral.
Masih Mengacu PP Nomor 8 Tahun 2024
Saat ini, ketentuan pensiun masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok PNS serta janda atau duda. Hingga pertengahan Desember 2025, tidak terdapat keputusan baru terkait kenaikan pensiun pokok maupun tunjangan kehormatan lainnya.
Dalam pelayanan, TASPEN menegaskan komitmennya menjalankan prinsip 5T, yakni Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.
Imbauan Cek Informasi Resmi
TASPEN mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa kebenaran informasi terkait aturan baru dana pensiun 2026 melalui kanal resmi, seperti Call Center 1500 919, akun media sosial resmi TASPEN, dan situs taspen.co.id.
Dengan klarifikasi ini, TASPEN menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi Pemerintah terkait kenaikan maupun rapel pensiun, sehingga masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi agar tidak terjebak informasi keliru.
Editor : Axsha Zazhika