BLITAR – Isu rotasi jabatan ATR/BPN menjadi perbincangan luas di media sosial dan sejumlah kanal YouTube dalam beberapa hari terakhir. Pergantian sejumlah pejabat dinilai mendadak dan memunculkan beragam spekulasi publik terkait motif di balik mutasi tersebut.
Dalam narasi yang beredar, rotasi jabatan ATR/BPN dikaitkan dengan dugaan adanya masalah internal birokrasi. Isu viral itu berkembang cepat, memicu beragam interpretasi, mulai dari tudingan kepentingan tertentu hingga dugaan penilaian kinerja yang tidak transparan.
Namun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa rotasi jabatan ATR/BPN merupakan mekanisme rutin yang telah lama diterapkan dan tidak berkaitan dengan isu negatif sebagaimana ramai dibicarakan di ruang digital.
Klarifikasi Resmi Menteri ATR/BPN
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang digelar Kamis (22/01/2026) merupakan bagian dari kebijakan tour of duty untuk menjaga profesionalisme dan integritas organisasi.
“Pelantikan JPT Pratama ini adalah hal rutin dalam rangka tour of duty. Komitmen kita sejak awal adalah maksimal dua tahun sekali dilakukan rotasi, agar tidak berada di comfort zone dan tidak terjadi moral hazard,” tegas Nusron Wahid dalam sambutannya.
Menurut Nusron, rotasi jabatan merupakan praktik lazim di lingkungan birokrasi pemerintahan. Sistem ini dirancang untuk memastikan pelayanan publik tetap objektif, profesional, serta bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan.
Bagian dari Pembinaan Karier ASN
Ia menambahkan, kebijakan rotasi dan promosi jabatan juga menjadi bagian dari pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui perpindahan tugas, pejabat diharapkan memiliki jam terbang yang lebih luas dan pemahaman menyeluruh terhadap organisasi.
“Seperti di pajak, bea cukai, kepolisian, dan kejaksaan, pejabat dipindah-pindah untuk meningkatkan kapasitas, proses pendewasaan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pada pelantikan tersebut, tiga pejabat JPT Pratama resmi dilantik, yakni Wartomo sebagai Inspektur Bidang Investigasi, Muhammad Rizal sebagai Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, serta Budi Kristiyana sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.
Penegasan Integritas dan Transparansi
Selain pelantikan, acara juga diisi pembacaan Pakta Integritas dan penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta jajaran pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dengan penjelasan resmi tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa isu viral yang berkembang tidak berdasar. Rotasi jabatan ATR/BPN murni dilakukan untuk memperkuat sistem birokrasi, mencegah moral hazard, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.(*)
Editor : Rendra Febrian Permana