BLITAR – Peringatan Hari Tani Nasional tahun ini kembali diwarnai gelombang aksi demonstrasi besar-besaran dari kalangan petani. Ratusan petani yang tergabung dalam berbagai organisasi turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan pembaruan agraria yang dinilai mandek dan belum berpihak pada kepentingan rakyat kecil, khususnya petani.
Dalam aksi bertajuk Hari Tani Nasional, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menggelar demonstrasi di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Para petani menyuarakan sedikitnya 24 masalah struktural agraria serta 9 langkah perubahan yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Sejak pagi hari, massa aksi melakukan long march dari kawasan Gelora Bung Karno (GBK) menuju kompleks DPR RI. Mereka membawa berbagai atribut perjuangan, mulai dari spanduk, poster, hingga bendera organisasi, yang berisi tuntutan reforma agraria sejati pada momentum Hari Tani Nasional.
Petani Tuntut Penyelesaian 24 Masalah Struktural Agraria
KPA menilai, berbagai persoalan agraria yang terjadi saat ini merupakan dampak panjang dari implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang telah berusia 65 tahun. Namun, semangat pembaruan agraria yang terkandung dalam undang-undang tersebut dinilai belum sepenuhnya dijalankan oleh negara.
Dalam tuntutannya, KPA menegaskan pentingnya penyelesaian konflik agraria yang melibatkan petani dengan korporasi maupun proyek-proyek strategis nasional. Konflik tersebut dinilai terus berulang dan menyebabkan ketimpangan penguasaan lahan yang semakin tajam.
Selain itu, KPA juga menyoroti lemahnya pelaksanaan agenda reforma agraria yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah, namun belum menyentuh akar persoalan di lapangan. Momentum Hari Tani Nasional dijadikan ajang untuk mengingatkan kembali janji negara terhadap petani.
Desak Prabowo Bentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional
Salah satu tuntutan utama dalam aksi Hari Tani Nasional ini adalah desakan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional yang bersifat lebih otoritatif.
Petani menilai, keberadaan lembaga khusus yang kuat dan independen sangat dibutuhkan agar program reforma agraria tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan. Badan tersebut diharapkan mampu mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh.
Menurut KPA, tanpa lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan kuat, reforma agraria hanya akan menjadi jargon politik tanpa perubahan nyata bagi kehidupan petani.
Aksi Serentak SPI di Depan Istana Negara
Selain aksi di depan DPR RI, peringatan Hari Tani Nasional juga diwarnai demonstrasi Serikat Petani Indonesia (SPI) di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Petani dari berbagai daerah menuntut penyelesaian konflik agraria yang selama ini belum menemukan titik terang.
SPI juga mendesak pemerintah untuk melakukan revisi sejumlah undang-undang yang dinilai merugikan petani, termasuk menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi tersebut dianggap memperparah ketimpangan agraria dan mempermudah alih fungsi lahan pertanian.
Wakil Ketua Umum SPI, Zainal Arifin Fuad, menegaskan bahwa reforma agraria sejatinya telah tercantum dalam agenda prioritas pemerintahan. Namun hingga kini, pelaksanaannya belum menunjukkan langkah konkret yang berpihak pada petani.
Ia menilai, Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum dan kesempatan bersejarah untuk membuktikan keberpihakan nyata kepada petani dan rakyat kecil melalui kebijakan agraria yang adil dan berkelanjutan.
Peringatan Hari Tani Nasional Digelar di Berbagai Daerah
Tak hanya terpusat di Jakarta, peringatan Hari Tani Nasional juga digelar di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan dilakukan dalam beragam bentuk, mulai dari demonstrasi, diskusi publik, hingga pembagian hasil panen sebagai simbol perjuangan petani.
Rangkaian aksi tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan agraria masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Petani berharap, peringatan Hari Tani Nasional tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum perubahan kebijakan yang berpihak pada keadilan agraria dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.(*)
Editor : Rendra Febrian Permana