BLITAR - Aksi unjuk rasa Hari Tani Nasional yang digelar ribuan petani di berbagai daerah pada Rabu (…), menghasilkan respons langsung dari pemerintah dan DPR RI. Di Jakarta, para petani yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, akhirnya diterima masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan parlemen.
Aksi unjuk rasa Hari Tani Nasional tersebut berlangsung tertib sejak siang hingga sore hari. Ribuan petani dari berbagai organisasi tani menyuarakan tuntutan utama terkait penyelesaian konflik agraria, distribusi lahan, serta percepatan reforma agraria yang dinilai berjalan lambat. Kehadiran massa petani ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan penguasaan lahan yang masih terjadi hingga kini.
Setelah melalui pengamanan ketat, perwakilan petani diterima masuk ke dalam Gedung DPR RI untuk melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR. Momen ini menjadi sorotan karena jarang terjadi dalam aksi demonstrasi besar. Aksi unjuk rasa Hari Tani Nasional tersebut pun membuahkan janji konkret dari parlemen.
DPR Janji Dorong Pembentukan Badan Reforma Agraria
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai pertemuan menyampaikan bahwa DPR berkomitmen menindaklanjuti aspirasi para petani. DPR, kata dia, akan mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam penyelesaian persoalan agraria yang telah lama menjadi keluhan petani di berbagai daerah.
“Yang pertama, DPR akan mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Dasco. Kebijakan satu peta dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan lahan yang kerap memicu konflik agraria.
Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah membentuk badan khusus pelaksana reforma agraria. Badan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa lahan serta memastikan distribusi lahan pertanian kepada petani kecil berjalan adil dan tepat sasaran.
Aksi Petani Juga Digelar di Patung Kuda Gambir
Tak hanya di depan Gedung DPR RI, ratusan petani dari berbagai serikat tani juga menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam orasinya, massa menuntut pemerintah memberikan lahan pertanian kepada petani rakyat kecil di wilayah masing-masing.
Para petani menegaskan bahwa janji-janji pemerintah harus dikawal hingga benar-benar terealisasi. Mereka menilai, tanpa pengawasan ketat, berbagai komitmen penyelesaian konflik agraria hanya akan berhenti pada tataran wacana.
Wamensesneg Terima Audiensi Petani
Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro juga menerima audiensi tiga kelompok petani di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Juri menyampaikan bahwa dirinya diminta langsung oleh Presiden untuk mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat, termasuk para petani.
Menurut Juri, pertemuan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi langsung antara pemerintah dan rakyat. Dari audiensi itu, persoalan lahan menjadi isu paling dominan yang disampaikan oleh perwakilan petani. Banyak pengaduan terkait konflik lahan yang telah lama mereka advokasi namun belum mendapatkan penyelesaian.
“Masalah lahan masih menjadi keluhan utama. Banyak kasus yang sudah bertahun-tahun belum selesai,” ungkap Juri. Selain isu lahan, petani juga menyinggung persoalan komoditas pertanian seperti singkong atau ubi yang berdampak pada kesejahteraan petani.
Demo Hari Tani Nasional Juga Terjadi di Yogyakarta
Peringatan Hari Tani Nasional tidak hanya berlangsung di Jakarta. Di Kota Yogyakarta, ratusan petani menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Malioboro. Dalam orasinya, massa menyoroti maraknya kasus penggusuran serta praktik mafia tanah yang dinilai belum mampu dituntaskan oleh negara.
Para petani di Yogyakarta menegaskan bahwa reforma agraria sejati harus berpihak pada petani kecil dan menghentikan praktik perampasan tanah. Mereka berharap momentum Hari Tani Nasional menjadi titik balik bagi negara untuk lebih serius menyelesaikan konflik agraria yang kian meluas.(*)
Editor : Rendra Febrian Permana