BLITAR KAWENTAR – Isu kenaikan gaji pensiunan 2026 kembali menghangat setelah sejumlah konten YouTube menyebut penyesuaian gaji PNS dan pensiunan hanya ditunda, bukan dibatalkan. Dalam narasi yang viral, disebutkan pemerintah masih melakukan evaluasi fiskal sehingga realisasi kenaikan gaji belum terlihat meski Januari 2026 telah berlalu.
Konten tersebut mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebut kondisi fiskal negara menjadi kunci utama. Evaluasi anggaran dilakukan selama satu triwulan untuk memastikan kesiapan APBN. Karena itu, pembahasan kenaikan gaji disebut baru berpotensi dimulai pada triwulan kedua 2026. Isu ini memicu spekulasi luas, termasuk soal rapel dan kepastian kenaikan gaji pensiunan.
Namun, di balik ramainya perbincangan soal kenaikan gaji pensiunan 2026, PT TASPEN memberikan klarifikasi resmi agar masyarakat tidak terjebak kabar yang belum memiliki dasar hukum.
TASPEN Tegaskan Belum Ada Keputusan Kenaikan Pensiun
PT TASPEN Kediri menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan Pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI, Polri, serta penerima tunjangan negara lainnya. Penegasan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025.
Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons atas beredarnya informasi yang dinilai tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. TASPEN menekankan bahwa seluruh kebijakan pensiun sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan akan diumumkan secara resmi jika telah ditetapkan.
Isu Rapel Pensiun Dipastikan Belum Benar
Terkait kabar rapelan, TASPEN memastikan belum ada instruksi resmi dari Pemerintah mengenai pembayaran rapel gaji pensiunan. TASPEN juga menjelaskan bahwa jika suatu saat rapel diberlakukan, besarannya akan sangat bergantung pada golongan, masa kerja, serta aturan yang berlaku, sehingga tidak semua pensiunan akan menerima nominal maksimal.
Dengan demikian, klaim bahwa rapel pasti cair dalam waktu dekat dipastikan tidak benar.
Masih Mengacu PP Nomor 8 Tahun 2024
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok PNS dan janda/dudanya, penyesuaian pensiun berlaku sejak 1 Januari 2024. Hingga pertengahan Desember 2025, tidak terdapat keputusan baru terkait kenaikan pensiun pokok PNS, TNI, Polri, termasuk janda, duda, dan warakawuri penerima manfaat.
Imbauan Waspada Informasi Viral
Dalam kesempatan yang sama, TASPEN menegaskan komitmen pelayanan berbasis prinsip 5T: Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Masyarakat diimbau hanya mempercayai informasi dari kanal resmi seperti Call Center 1500 919, situs, dan media sosial resmi TASPEN, sembari menunggu keputusan Pemerintah terkait kebijakan pensiun.
Editor : Novica Satya Nadianti