JAKARTA - Isu gaji guru honorer kembali menjadi sorotan tajam parlemen. Komisi X DPR RI menilai kondisi kesejahteraan guru honorer di Indonesia sudah berada pada titik yang sangat memprihatinkan dan tidak sebanding dengan peran strategis mereka sebagai ujung tombak pendidikan nasional.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan baru-baru ini, anggota Komisi X DPR RI mengungkapkan masih banyak guru honorer yang menerima gaji jauh di bawah standar kelayakan hidup. Bahkan, ditemukan fakta adanya guru honorer yang hanya menerima bayaran sekitar Rp50 ribu hingga Rp250 ribu per bulan.
Komisi X DPR: Gaji Guru Honorer Tidak Manusiawi
Komisi X menegaskan, angka tersebut sangat tidak layak bagi negara sebesar Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan anggaran pendidikan yang besar. Padahal, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN.
“Kalau anggaran pendidikan 20 persen itu betul-betul digunakan secara utuh untuk kepentingan pendidikan, maka hitungan kami di Komisi X, gaji guru honorer minimal Rp5 juta per bulan,” ujar perwakilan Komisi X.
Menurutnya, status honorer tidak seharusnya menjadi alasan negara mengabaikan kesejahteraan para pendidik. Sebab, dalam praktiknya, guru honorer tetap mengajar setiap hari, menyiapkan materi, mendidik siswa, dan berkontribusi langsung dalam mencetak generasi penerus bangsa.
Pengabdian Guru Honorer Tak Pernah Surut
Meski bergaji minim, guru honorer tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Mereka hadir di ruang kelas, membimbing siswa, dan memikul tanggung jawab moral yang sama dengan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN).
Komisi X menilai kondisi ini mencerminkan ketimpangan serius dalam tata kelola pendidikan nasional. Negara dinilai belum sepenuhnya hadir dalam menjamin kehidupan layak bagi tenaga pendidik non-ASN.
Skema PPPK dan Solusi yang Sedang Dibahas
Terkait solusi jangka panjang, Komisi X DPR RI menyebut saat ini tengah membahas formula pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Namun, masalahnya, jumlah guru honorer yang belum terserap dalam skema tersebut masih sangat besar.
Untuk itu, Komisi X mendorong adanya pertemuan lintas kementerian, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ini tidak bisa ditangani satu kementerian saja. Negara harus hadir secara serius untuk menyelesaikan persoalan guru honorer,” tegasnya.
Komisi X Soal Naturalisasi Pemain Timnas
Selain isu pendidikan, Komisi X juga menyinggung kebijakan naturalisasi pemain sepak bola untuk kepentingan Tim Nasional Indonesia. Menurut Komisi X, naturalisasi diperbolehkan selama bertujuan memperkuat timnas dan dilakukan secara proporsional.
Namun, kebijakan tersebut tidak boleh mengesampingkan pembinaan talenta lokal. Indonesia dinilai masih memiliki banyak bibit muda potensial yang belum tergali secara maksimal.
“Negara kita besar. Kami yakin talenta-talenta muda sepak bola masih sangat banyak. PSSI harus terus melakukan pencarian bakat agar kita memiliki skuad timnas yang kuat dan berkelanjutan,” kata Komisi X.
Harapan untuk Pendidikan dan Prestasi Nasional
Komisi X berharap pemerintah benar-benar menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam implementasi anggaran dan kebijakan.
Jika anggaran pendidikan dikelola secara tepat dan berpihak pada kesejahteraan guru, maka kualitas pendidikan nasional diyakini akan meningkat signifikan, sejalan dengan upaya membangun prestasi Indonesia di berbagai bidang, termasuk olahraga.
Tinggal bilang.
Editor : Novica Satya Nadianti