JAKARTA - Sejarah Nahdlatul Ulama merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia dalam menjaga tradisi keislaman sekaligus memperjuangkan kebebasan beragama. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, dipimpin oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar pertama.
Sejarah Nahdlatul Ulama mencatat, sejak awal NU tidak hanya lahir sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai respons terhadap dinamika global Islam dan situasi kolonialisme di Tanah Air. Ketua Tanfidziyah pertama NU saat itu adalah Haji Hasan Gipo, didukung para ulama besar seperti KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Bisri Syansuri, KH Mas Alwi bin Abdul Aziz, KH Faqih Maskumambang, hingga KH Asnawi Kudus.
Istilah Nahdlatul Ulama sendiri diusulkan oleh KH Mas Alwi bin Abdul Aziz, yang berarti kebangkitan para ulama. Nama ini mencerminkan tekad kuat kalangan pesantren dalam menjaga ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di tengah arus perubahan zaman.
Akar Pergerakan: Nasionalisme dan Perlawanan Kolonial
Sebelum NU berdiri, para ulama pesantren telah lebih dulu membangun kesadaran kebangsaan. Pada 1916, Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air didirikan di Surabaya sebagai respons terhadap kebangkitan nasional 1908. Organisasi ini dipelopori KH Abdul Wahab Hasbullah bersama KH Mas Mansyur.
Kemudian pada 1918, lahir Taswirul Afkar di kawasan Kebon Dalem Surabaya sebagai wahana pendidikan sosial, politik, dan keagamaan kaum santri. Selain itu, KH Wahab Hasbullah juga mendirikan Nahdlatut Tujjar, sebuah gerakan kebangkitan kaum saudagar yang bertujuan memperbaiki perekonomian rakyat pribumi.
Rangkaian organisasi tersebut menjadi bukti bahwa sejak awal, NU menanamkan nasionalisme melalui jalur keagamaan dan pendidikan pesantren.
Komite Hijaz dan Peran Internasional NU
Sejarah Nahdlatul Ulama tidak lepas dari peristiwa internasional yang krusial. Saat Raja Ibnu Saud berencana menerapkan asas tunggal mazhab Wahabi di Mekah dan menghancurkan situs-situs bersejarah Islam, kalangan pesantren Indonesia menolak keras kebijakan tersebut.
Atas dasar kepedulian terhadap kebebasan bermadzhab dan pelestarian warisan peradaban Islam, dibentuklah Komite Hijaz yang diketuai KH Abdul Wahab Hasbullah, dengan anggota KH Asnawi Kudus dan Ahmad Wardi. Delegasi ini didukung pendanaan dari Haji Hasan Gipo dan Haji Burhan.
Hasil perjuangan Komite Hijaz sangat monumental. Raja Ibnu Saud akhirnya mengurungkan niatnya, sehingga hingga kini umat Islam bebas menjalankan ibadah sesuai mazhab masing-masing di Tanah Suci. Peristiwa ini menandai peran internasional pertama kalangan pesantren Nusantara.
Khittah NU dan Prinsip Dasar Organisasi
Untuk menegaskan arah perjuangan, KH Hasyim Asy’ari merumuskan Qanun Asasi dan I’tiqad Ahlussunnah wal Jamaah sebagai prinsip dasar NU. Kedua kitab ini kemudian menjadi landasan khittah Nahdlatul Ulama dalam berpikir dan bertindak, baik di bidang sosial, keagamaan, maupun kebangsaan.
Prinsip NU dirangkum dalam semboyan memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik, sebuah sikap moderat yang membuat NU mampu bertahan lintas zaman.
Museum NU dan Warisan Sejarah
Sebagai upaya merawat memori kolektif, didirikan Museum Nahdlatul Ulama di Jalan Gayungsari Timur, Surabaya. Museum ini menjadi pusat informasi dan kebudayaan warga Nahdliyin, menyimpan dokumen historis, pusaka pendiri NU, karya tulis ulama, hingga replika sejarah Walisongo.
Museum ini juga memperkuat komitmen NU terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan nilai kebangsaan.
NU dalam Politik dan Kehidupan Bangsa
Dalam perjalanan sejarahnya, NU sempat terjun ke politik praktis. NU menjadi partai politik pada 1952 dan mengikuti Pemilu 1955 dengan hasil signifikan. Namun kemudian NU kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi sosial-keagamaan.
Hingga kini, Sejarah Nahdlatul Ulama menegaskan peran NU sebagai penjaga tradisi Islam Nusantara, pelopor moderasi beragama, dan pilar penting persatuan bangsa Indonesia.