BLITAR KAWENTAR – Isu rapel gaji pensiunan PNS kembali ramai diperbincangkan di media sosial dan YouTube. Sejumlah konten menyebut rapel gaji pensiunan PNS 2026 akan cair pada akhir Januari, bahkan diklaim sudah masuk tahap pencairan melalui PT Taspen. Kabar tersebut memicu harapan besar di kalangan pensiunan dan keluarga yang menggantungkan kebutuhan hidup dari gaji bulanan negara.
Narasi yang beredar menyatakan rapel merupakan hak pensiunan akibat kenaikan gaji yang berlaku surut. Dalam berbagai video, disebutkan pencairan dilakukan otomatis ke rekening, tanpa perlu pengurusan tambahan, dengan nominal berbeda sesuai golongan dan masa kerja. Isu rapel gaji pensiunan PNS ini pun cepat menyebar dan menimbulkan beragam tafsir di masyarakat.
Namun, klaim tersebut langsung mendapat respons resmi dari PT Taspen. Perusahaan pelat merah pengelola dana pensiun itu menegaskan informasi pencairan rapel maupun kenaikan pensiun masih belum memiliki dasar keputusan pemerintah.
Klarifikasi Resmi PT Taspen
PT Taspen, melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 17 November 2025, menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, atau kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan Polri, serta penerima manfaat lainnya. Dengan demikian, kabar pencairan rapel gaji pensiunan PNS dipastikan belum benar.
Taspen menilai klarifikasi ini penting untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama di kalangan pensiunan yang rentan terdampak informasi tidak akurat. Seluruh kebijakan pensiun, termasuk kenaikan dan rapelan, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan akan diumumkan secara resmi bila telah ditetapkan.
Mengacu PP Nomor 8 Tahun 2024
Taspen menjelaskan, dasar hukum pembayaran pensiun saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok PNS dan janda/dudanya. Kenaikan terakhir berlaku sejak 1 Januari 2024 dengan besaran 12 persen. Hingga pertengahan Desember 2025, tidak ada regulasi baru yang mengatur kenaikan lanjutan maupun pembayaran rapel.
Taspen juga mengonfirmasi belum menerima instruksi resmi pemerintah terkait pembayaran rapelan gaji pensiunan. Karena itu, seluruh informasi yang menyebut pencairan rapel dipastikan tidak memiliki landasan kebijakan.
Komitmen Pelayanan dan Imbauan
Meski demikian, Taspen menegaskan siap menjalankan penugasan pemerintah apabila kebijakan baru ditetapkan. Penyaluran dana akan dilakukan dengan prinsip 5T, yakni Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat, guna memastikan hak peserta tersalurkan secara akurat dan aman.
Taspen juga mengimbau pensiunan agar hanya merujuk informasi dari kanal resmi dan waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan pencairan rapel. Hingga ada pengumuman resmi pemerintah, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh kabar viral yang belum terverifikasi.
Editor : Novica Satya Nadianti