BLITAR KAWENTAR – Isu rapel gaji pensiunan ASN TNI Polri kembali ramai diperbincangkan publik setelah beredar video YouTube yang membahas penyesuaian manfaat pensiun, rapel, hingga narasi jadwal pencairan tertentu. Video tersebut menyebar luas di media sosial dan grup percakapan, memicu beragam spekulasi di kalangan pensiunan dan keluarga.
Dalam narasi yang beredar, rapel gaji pensiunan digambarkan sebagai hak yang akan dibayarkan menyusul adanya penyesuaian manfaat pensiun. Bahkan disebutkan penyaluran dilakukan bertahap dengan skema prioritas, serta dikaitkan dengan patokan waktu tertentu yang disebut sebagai acuan pengelolaan administrasi negara. Penjelasan panjang tersebut menekankan pentingnya ketenangan dan kesiapan data penerima manfaat.
Namun, di balik ramainya isu rapel gaji pensiunan ASN TNI Polri, klarifikasi resmi dari lembaga berwenang menunjukkan fakta berbeda.
TASPEN Tegaskan Belum Ada Keputusan Pemerintah
PT TASPEN (Persero) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan Pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok, termasuk pembayaran rapelan gaji pensiunan. Penegasan ini disampaikan melalui pernyataan resmi TASPEN yang dirilis pada 17 November 2025 sebagai respons atas informasi tidak akurat yang beredar di masyarakat.
Menurut TASPEN, seluruh kebijakan terkait pensiun merupakan kewenangan Pemerintah dan hanya akan diumumkan secara resmi apabila telah ditetapkan. Oleh karena itu, informasi mengenai pencairan rapel gaji pensiunan yang beredar di media sosial dipastikan belum memiliki dasar hukum.
Besaran Rapel Tidak Bisa Disamaratakan
TASPEN juga menjelaskan bahwa apabila suatu saat kebijakan rapel ditetapkan, besaran rapel akan sangat bergantung pada golongan, masa kerja, serta ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, tidak semua penerima manfaat akan memperoleh nominal yang sama atau maksimal seperti yang kerap diklaim dalam kabar viral.
Penjelasan ini penting untuk meluruskan anggapan bahwa rapel merupakan dana tambahan seragam. Pada praktiknya, setiap pensiunan memiliki perhitungan manfaat yang berbeda sesuai data masing-masing.
Berpegang pada Regulasi yang Berlaku
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda atau duda, penyesuaian pensiun seharusnya berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun hingga pertengahan Desember 2025, TASPEN menegaskan belum ada keputusan baru Pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok maupun rapelan bagi PNS, purnawirawan TNI-Polri, dan penerima tunjangan lainnya.
Imbauan Waspada Informasi Viral
TASPEN mengimbau para pensiunan dan keluarga untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi. Informasi sah terkait gaji pensiun, kenaikan tunjangan, maupun rapel hanya dapat dipastikan kebenarannya melalui pengumuman Pemerintah dan lembaga penyalur resmi.
Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh isu viral dan tetap berpegang pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Editor : Novica Satya Nadianti