BLITAR KAWENTAR – Isu rapel gaji pensiunan 2026 kembali viral setelah beredar video yang menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran rapel sebagai belanja wajib negara. Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa rapel dan kenaikan pensiun merupakan bagian dari kebijakan peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan.
Narasi dalam video juga menyebut rapel gaji pensiunan 2026 tidak dibatalkan dan hanya menunggu proses administrasi serta verifikasi data melalui PT TASPEN dan PT ASABRI. Bahkan, disebutkan pencairan dilakukan bertahap karena jumlah penerima pensiun mencapai jutaan orang.
Isu mengenai rapel gaji pensiunan 2026 semakin ramai diperbincangkan karena dikaitkan dengan rencana kenaikan pensiun hingga 12 persen. Informasi tersebut memicu harapan sekaligus kebingungan di kalangan pensiunan mengenai kepastian pencairan rapel.
TASPEN Tegaskan Belum Ada Keputusan Pemerintah
Menanggapi kabar yang beredar, PT TASPEN Kediri menegaskan hingga kini belum ada keputusan resmi pemerintah terkait kenaikan pensiun maupun pembayaran rapelan gaji pensiunan. Penegasan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi pada 17 November 2025.
TASPEN menjelaskan bahwa seluruh kebijakan terkait penetapan, penyesuaian, dan kenaikan pensiun sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Oleh sebab itu, informasi yang menyebut rapel telah dialokasikan dan segera cair dinilai belum dapat dipastikan kebenarannya.
TASPEN menilai klarifikasi ini penting untuk mencegah kesalahpahaman di masyarakat, terutama bagi pensiunan dan keluarga yang rentan terpengaruh kabar viral yang belum memiliki dasar kebijakan resmi.
Besaran Rapel Bergantung Banyak Faktor
TASPEN juga menjelaskan bahwa besaran rapel tidak bersifat seragam. Nilainya sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti golongan terakhir penerima pensiun, masa kerja, serta ketentuan regulasi yang berlaku.
Selain itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, penyesuaian nilai pensiun memang berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun hingga pertengahan Desember 2025, belum ada keputusan baru pemerintah mengenai kenaikan pensiun pokok bagi PNS, purnawirawan TNI dan Polri, serta berbagai penerima tunjangan negara lainnya.
TASPEN juga memastikan belum menerima instruksi resmi terkait pembayaran rapelan gaji pensiunan. Dengan demikian, informasi pencairan rapel yang beredar dinyatakan belum benar.
Komitmen Pelayanan dan Imbauan Cek Informasi Resmi
Dalam menjalankan pelayanan kepada peserta, TASPEN menegaskan komitmennya melalui prinsip 5T, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Prinsip tersebut diterapkan untuk memastikan seluruh proses pembayaran berjalan akurat dan bertanggung jawab.
TASPEN juga mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi seperti Call Center 1500 919, media sosial resmi TASPEN, dan situs www.taspen.co.id sebelum mempercayai kabar yang beredar.
Hingga saat ini, kepastian pencairan rapel gaji pensiunan masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Masyarakat diminta tetap tenang dan menunggu pengumuman kebijakan yang sah.
Editor : Novica Satya Nadianti