BLITAR KAWENTAR – Isu kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga 12% di tahun 2026 sempat viral di media sosial. Berbagai unggahan di YouTube, Facebook, dan grup percakapan ramai menyebut pemerintah akan memberikan rapelan gaji signifikan bagi para pensiunan. Informasi ini memicu harapan besar di kalangan pensiunan dan keluarga mereka, terutama menjelang awal tahun baru.
Beredarnya klaim kenaikan gaji pensiun 12% disertai rapelan membuat banyak pensiunan bertanya-tanya, apakah gaji yang diterima pada Januari dan Februari 2026 sudah termasuk penyesuaian baru.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Pencairan gaji hingga awal Februari 2026 masih mengacu pada nominal yang sama seperti tahun sebelumnya.
Klarifikasi Resmi PT Taspen
PT Taspen menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan pemerintah mengenai penetapan atau penyesuaian gaji pokok pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/Polri, maupun penerima tunjangan negara lainnya. Penyesuaian gaji pokok sebesar 12% merupakan kebijakan lama yang telah berlaku sejak Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, dan belum ada regulasi baru untuk 2026.
Dalam keterangan resmi yang dirilis Taspen, besaran rapel sangat bergantung pada golongan, masa kerja, dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tidak semua pensiunan menerima nominal maksimal.
Layanan pembayaran gaji pensiun tetap berjalan normal setiap tanggal 1, termasuk pencairan melalui bank, kantor pos, minimarket dengan aplikasi POSPie, atau layanan antar ke rumah bagi pensiunan dengan keterbatasan mobilitas.
Taspen juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai kabar viral. Informasi terkait pencairan rapelan atau kenaikan gaji pensiun yang beredar di media sosial hingga saat ini belum memiliki dasar hukum dan dinyatakan hoaks.
Seluruh keputusan terkait kebijakan pensiun merupakan kewenangan pemerintah dan hanya akan diumumkan secara resmi apabila telah ditetapkan.
Komitmen Layanan Taspen
PT Taspen menekankan penerapan prinsip 5T dalam pelayanan: Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Prinsip ini memastikan proses layanan pensiun berjalan akurat, efisien, dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi.
Dengan klarifikasi ini, publik dihimbau tetap waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial dan menunggu pemberitahuan resmi pemerintah. Sampai saat ini, pembayaran gaji pensiunan 2026 tetap mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024, tanpa penyesuaian tambahan.
Editor : Novica Satya Nadianti