Keresahan ini bermula ketika status kepesertaan aktif tiba-tiba berubah menjadi non-aktif tanpa pemberitahuan personal yang disadari oleh peserta. Penonaktifan ini merupakan tindak lanjut resmi dari Surat Keputusan Menteri Sosial (Mensos) Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Februari 2026. Kebijakan ini diambil untuk memastikan agar subsidi kesehatan negara benar-benar tepat sasaran.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizki Anugrah, membenarkan adanya penyesuaian data tersebut. Menurutnya, kasus BPJS PBI dinonaktifkan ini terjadi karena adanya mekanisme penggantian peserta. Kuota peserta yang dinonaktifkan digantikan oleh peserta baru yang dinilai lebih layak dan membutuhkan bantuan iuran berdasarkan data terbaru Kementerian Sosial.
Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir berlebihan. Pihak BPJS Kesehatan memastikan bahwa bagi warga fakir miskin dan kurang mampu yang terdampak kebijakan BPJS PBI dinonaktifkan ini, pintu untuk mendapatkan kembali haknya masih terbuka lebar. Proses reaktivasi atau pengaktifan kembali status kepesertaan dapat dilakukan asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Mekanisme dan Alur Reaktivasi Kepesertaan
Kabar mengenai kemungkinan reaktivasi ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat kecil yang sempat kehilangan akses layanan kesehatan. Lantas, bagaimana prosedurnya? Merujuk pada rilis resmi yang beredar pada Rabu, 4 Februari 2026, terdapat alur birokrasi yang harus ditempuh peserta untuk memulihkan statusnya.
Rizki Anugrah menjelaskan langkah taktis yang bisa diambil. Peserta yang merasa masih layak menerima bantuan namun kartunya mati, dapat segera mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) di wilayah kabupaten/kota setempat. Di sana, peserta mengajukan permohonan pengaktifan ulang dengan membawa dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Baca Juga: Tiongkok Tetap Jadi Negara Favorit Tujuan Ekspor Pelaku Usaha di Blitar, Ini Faktornya
Nantinya, Dinas Sosial akan memproses pengajuan tersebut dan meneruskannya ke Kementerian Sosial untuk verifikasi lebih lanjut. Jika data peserta dinyatakan valid dan memenuhi kriteria kemiskinan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka Kementerian Sosial akan memberikan rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk memulihkan status kepesertaan PBI tersebut. Dengan demikian, kartu JKN-KIS milik peserta dapat digunakan kembali untuk berobat.
Solusi Cepat Menggunakan Layanan BPJS Satu
Bagi masyarakat yang ingin memastikan statusnya sebelum pergi ke fasilitas kesehatan, pengecekan bisa dilakukan secara mandiri melalui ponsel atau layanan online BPJS Kesehatan. Namun, bagi peserta yang gagap teknologi atau kesulitan akses internet, pengecekan bisa dilakukan langsung di kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
Lalu, bagaimana nasib peserta yang baru sadar kartunya mati saat sudah berada di rumah sakit? BPJS Kesehatan telah menempatkan solusi praktis bernama "BPJS Satu" (BPJS Siap Membantu). Peserta yang sedang berobat dan membutuhkan bantuan informasi atau administrasi darurat bisa menghubungi petugas BPJS Satu yang bertugas di rumah sakit tersebut.
Biasanya, identitas petugas berupa nama, foto wajah, dan nomor kontak yang bisa dihubungi terpampang jelas di poster atau banner yang dipasang di ruang publik rumah sakit. Petugas ini bertugas menjembatani kendala administrasi peserta JKN di lapangan.
Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien
Isu penonaktifan ini juga mendapat perhatian serius dari Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Ia memberikan peringatan keras kepada seluruh fasilitas kesehatan agar tidak menjadikan alasan administrasi untuk menolak pasien, terutama yang dalam kondisi gawat darurat atau penyakit kronis.
Gus Ipul menegaskan, meskipun status asuransi kesehatan pasien sedang dinonaktifkan dalam sistem, rumah sakit tidak boleh menolak memberikan layanan medis. Menurutnya, keselamatan nyawa pasien adalah prioritas utama yang harus diutamakan di atas kepentingan administrasi. Hal ini menyangkut etika rumah sakit dan kemanusiaan.
"Pihak rumah sakit sebenarnya bisa langsung mengaktifkan kembali kepesertaannya, terutama untuk pasien kronis yang membutuhkan pelayanan segera," ujar Gus Ipul.
Pemerintah menjamin akan bertanggung jawab penuh atas masalah administrasi yang timbul akibat masa transisi pemutakhiran data ini. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk proaktif mengurus reaktivasi jika terdampak, namun tidak perlu takut ditolak saat membutuhkan pertolongan medis mendesak.(*)
Editor : Saifullah Muhammad Jafar