BLITAR – Isu bansos PKH dan BPNT Februari 2026 ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan bantuan sosial yang disebut belum diterima, meski periode penyaluran telah memasuki Februari. Unggahan dan komentar tersebut memicu spekulasi terkait keterlambatan pencairan bantuan pemerintah.
Keluhan itu terutama menyasar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama 2026. Isu yang beredar menyebut sebagian keluarga penerima manfaat belum melihat dana masuk ke rekening atau belum mendapat undangan pencairan melalui kantor pos.
Isu Viral Bansos PKH dan BPNT
Perbincangan soal bansos PKH dan BPNT Februari 2026 mencuat seiring tingginya ekspektasi masyarakat terhadap bantuan untuk kebutuhan awal tahun. Namun, belum meratanya pencairan membuat isu ini berkembang dan menimbulkan kebingungan di tengah penerima manfaat.
Penjelasan Resmi Kementerian Sosial
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifulah Yusuf memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT tahap pertama 2026 sudah mulai berjalan sejak Februari. Bantuan yang dicairkan mencakup periode Januari hingga Maret 2026 dan menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan, penyaluran tidak dilakukan secara serentak. Proses pencairan dilakukan bertahap melalui dua jalur, yakni bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia. Besarnya jumlah penerima menjadi alasan utama pencairan tidak bisa dilakukan sekaligus.
Menurut Mensos, data penerima bansos bersifat dinamis dan terus diperbarui berdasarkan hasil verifikasi dan validasi di lapangan. Perubahan data dapat terjadi karena kelahiran, kematian, perpindahan domisili, hingga perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Karena itu, penerima pada tahap sebelumnya belum tentu kembali menerima bantuan pada tahap berikutnya.
Cara Cek Status Penerima Bansos
Masyarakat diimbau untuk rutin mengecek status penerimaan bansos melalui situs resmi cekbansos.go.id. Pengecekan dilakukan dengan memilih wilayah sesuai KTP, memasukkan nama lengkap, serta mengisi kode verifikasi. Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan dan periode pencairan.
Besaran Bantuan PKH dan BPNT 2026
Untuk BPNT, pemerintah menetapkan bantuan Rp200.000 per bulan. Pada tahap pertama 2026, setiap keluarga menerima total Rp600.000.
Sementara PKH diberikan berdasarkan kategori anggota keluarga, antara lain ibu hamil dan anak usia 0–6 tahun sebesar Rp750.000 per tahap, siswa SD Rp225.000, SMP Rp375.000, SMA Rp500.000, lansia dan penyandang disabilitas masing-masing Rp600.000, serta korban pelanggaran HAM Rp2.700.000 per tahap.
Penyaluran PKH dan BPNT 2026 mengacu pada Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 59.3.4 HK.01.1 Tahun 2025. Pemerintah meminta masyarakat mengandalkan informasi resmi agar tidak terpengaruh isu yang belum tentu sesuai fakta.(*)
Editor : Rendra Febrian Permana