BLITAR – Kasus pemalsuan dokumen pertanahan masih menjadi ancaman serius bagi pemilik lahan. Untuk memberikan rasa aman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini mempermudah masyarakat dalam melakukan pengecekan keaslian sertipikat tanah secara mandiri dan gratis melalui jalur digital.
Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Rizdianto Prabowo, menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu lagi mengantre di kantor BPN hanya untuk memastikan keabsahan dokumen mereka. Terdapat dua metode resmi yang bisa diakses dengan mudah dan aman.
Aplikasi ini merupakan alat utama bagi pemilik lahan untuk memantau berkas mereka. Berikut langkah-langkahnya:
Unduh aplikasi Sentuh Tanahku di Play Store atau App Store.
Registrasi menggunakan email aktif dan lakukan verifikasi.
Pilih menu "Cari Berkas".
Masukkan nama Kantor Pertanahan penerbit, nomor sertipikat, dan tahun.
Isi kode captcha dan tekan cari. Jika valid, data kepemilikan akan muncul secara detail.
Pengecekan Melalui Situs Resmi ATR/BPN
Jika tidak ingin mengunduh aplikasi, masyarakat bisa mengakses situs atrbpn.go.id:
Buka situs, pilih menu "Publikasi", lalu klik "Layanan".
Pilih fitur "Pengecekan Berkas".
Masukkan data kantor pertanahan, nomor berkas, tahun, dan kode captcha.
Sistem akan menampilkan status validitas sertipikat tersebut.
Sebagai catatan, nomor sertipikat tanah terdiri dari 14 digit angka yang terletak di bagian bawah dokumen. Sedangkan nomor di bawah logo Garuda merupakan nomor hak (SHM/SHGB).
Sambil mengamankan aset tanah, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Blitar juga menerima kabar baik terkait bantuan sosial. Per hari ini, 13 Februari 2026, dana BPNT Tahap 1 senilai Rp600.000 terpantau sudah mulai cair merata di kartu KKS Bank Mandiri, BNI, dan BSI. KPM diimbau segera mengecek saldo untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok.
PT TASPEN Kediri memastikan pembayaran gaji pensiun bulan Februari tetap berjalan normal sesuai PP Nomor 8 Tahun 2024. Terkait wacana pengesahan PP Pesangon Sekaligus yang dijadwalkan pada 15 Februari 2026, TASPEN meminta para purna bakti di wilayah Blitar untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi pemerintah pusat serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang menjanjikan percepatan pencairan dana.
Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar saat ini juga tengah mempercepat validasi data pertanahan (KW4, 5, dan 6) guna mendukung program Sertipikat Elektronik. Masyarakat yang memiliki sertipikat lama (terbitan 1961-1997) sangat disarankan untuk melakukan pengecekan digital ini atau segera bermigrasi ke format elektronik untuk menghindari risiko sengketa di masa mendatang.(*)
Editor : Satria Wira Yudha Pratama