BLITAR KAWENTAR – Isu soal rapelan dan THR pensiunan 2026 kembali viral di media sosial dan platform YouTube. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang mengatur kenaikan gaji ASN aktif sekaligus pencairan rapelan dan THR bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Kabar ini langsung memicu gelombang harapan, sekaligus kegelisahan di kalangan pensiunan yang menantikan kepastian hak mereka.
Isu tersebut diperkuat dengan judul-judul sensasional yang menyebut rapelan dan THR pensiunan akan cair sekitar Maret 2026. Tidak sedikit pensiunan yang kemudian rutin mengecek saldo rekening dan grup WhatsApp, khawatir tertinggal pencairan atau justru mengalami pemotongan.
TASPEN Tegaskan Belum Ada Keputusan Resmi Pemerintah
Menanggapi ramainya rapelan dan THR pensiunan 2026, PT TASPEN menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi Pemerintah terkait penetapan, penyesuaian, maupun kenaikan pensiun pokok, termasuk pembayaran rapelan dan THR bagi pensiunan.
Dalam klarifikasinya, TASPEN menyatakan bahwa seluruh kebijakan pensiun sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah. Selama belum ada PP dan aturan teknis yang diumumkan secara resmi, maka informasi soal pencairan rapelan dan THR tidak dapat dipastikan kebenarannya.
TASPEN juga meluruskan pemahaman tentang rapelan. Rapelan bukan bonus tambahan, melainkan pembayaran selisih akibat penyesuaian kebijakan yang berlaku surut. Karena itu, nominal rapelan—jika kelak ditetapkan—akan sangat bergantung pada golongan terakhir, masa kerja, serta status penerima manfaat. Tidak semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama.
Mengacu Regulasi yang Berlaku
Saat ini, dasar hukum pensiun masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur penetapan pensiun pokok PNS dan janda atau dudanya. Namun hingga akhir 2025, TASPEN menegaskan belum menerima instruksi baru dari Pemerintah terkait kenaikan lanjutan, pembayaran rapelan, maupun THR pensiunan tahun 2026.
TASPEN juga memastikan belum ada arahan resmi mengenai jadwal pencairan manfaat tambahan apa pun. Informasi yang menyebut tanggal pasti pencairan dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan.
Imbauan Waspada Informasi Viral
Di tengah derasnya arus informasi, TASPEN mengimbau para pensiunan agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi kabar viral. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi perusahaan dan pengumuman Pemerintah. TASPEN menegaskan tidak pernah meminta data sensitif seperti OTP, PIN, atau biaya administrasi untuk mempercepat pencairan.
Dengan klarifikasi ini, TASPEN berharap para pensiunan dapat lebih bijak menyikapi isu rapelan dan THR pensiunan 2026, serta menunggu pengumuman resmi agar tidak terjadi salah paham yang merugikan.\
Editor : Natasha Eka Safrina