BLITAR - Isu Budi Ari gabung Gerindra menjadi sorotan publik usai Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi, secara terbuka meminta izin kepada seluruh relawan untuk merapat ke Partai Gerindra. Pernyataan itu disampaikan dalam Kongres III Projo yang digelar di Jakarta Pusat dan langsung memantik spekulasi politik.
Dalam momentum tersebut, Budi Ari kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Projo periode 2025–2030. Namun bukan hanya soal kepemimpinan yang menjadi perhatian. Publik lebih tertarik pada sinyal kuat perubahan arah politik Projo, terutama setelah organisasi relawan itu resmi mengganti logo dan tidak lagi menampilkan wajah Presiden ketujuh RI, Joko Widodo.
Budi Ari menegaskan langkah Budi Ari gabung Gerindra adalah bentuk komitmen untuk memperkuat dan mendukung agenda politik Presiden Prabowo Subianto. Ia membantah anggapan bahwa keputusan tersebut berarti meninggalkan kesetiaan kepada Jokowi. Menurutnya, ini adalah transformasi jangka panjang organisasi.
“Jangan diframing seolah-olah ada adu domba. Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah pemimpin bangsa,” tegasnya.
Transformasi Projo dan Pergantian Logo
Pergantian logo Projo menjadi simbol paling nyata dari perubahan tersebut. Jika sebelumnya identik dengan wajah Jokowi, kini Projo tampil dengan identitas baru tanpa figur personal.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa Projo tidak lagi sekadar relawan berbasis figur, melainkan tengah bertransformasi menjadi kekuatan politik yang lebih mandiri. Meski demikian, banyak pihak membaca perubahan ini sebagai pergeseran haluan politik dari loyalis Jokowi menuju orbit kekuasaan baru.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai publik melihat perubahan itu sebagai sikap politik yang cukup drastis. Dulu Projo sangat identik dengan Jokowi—“merah kata Jokowi, merah kata Projo”—namun kini menegaskan diri sebagai bagian dari kekuatan pemerintahan baru.
“Wajar jika publik membaca ini sebagai perubahan orientasi politik,” ujarnya.
Respons Gerindra: Pintu Terbuka
Menanggapi wacana Budi Ari gabung Gerindra, Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan partainya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung.
Menurut Muzani, syarat keanggotaan cukup sederhana: berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah serta berstatus warga negara Indonesia. Dengan demikian, Gerindra membuka ruang selebar-lebarnya bagi siapa pun yang ingin memperkuat perjuangan partai.
Namun hingga kini belum ada kepastian administratif mengenai status resmi Budi Ari di Gerindra. Belum terlihat kartu tanda anggota ataupun pengumuman formal yang menegaskan kepindahannya.
Hal ini memunculkan tanda tanya: apakah langkah tersebut benar-benar serius atau masih sebatas momentum politik?
Dukungan ke Prabowo atau Cari Eksistensi?
Isu Budi Ari gabung Gerindra juga memunculkan perdebatan tentang motif di baliknya. Apakah murni untuk mendukung pemerintahan Prabowo atau strategi menjaga eksistensi politik?
Sebagaimana diketahui, Projo sudah lebih dulu mendukung pasangan Prabowo–Gibran dalam Pilpres 2024. Bahkan, Budi Ari sendiri sempat masuk dalam kabinet sebagai Menteri Koperasi.
Dalam konteks ini, sebagian analis menilai langkah merapat ke Gerindra hanyalah formalisasi dari posisi politik yang sudah terbentuk sebelumnya. Tanpa deklarasi resmi pun, Projo dinilai telah menjadi bagian dari kekuatan pendukung pemerintah.
Namun ada pula pandangan yang menyebut Projo tengah mencari “rumah politik” baru pasca berakhirnya masa jabatan Jokowi. Dengan bergabung ke partai pemenang pemilu, Projo dinilai berupaya menjaga exposure dan relevansi politiknya di masa depan.
Beberapa pihak bahkan mempertanyakan mengapa Projo tidak bertransformasi menjadi partai politik sendiri, mengingat klaim mereka sebagai relawan besar dan militan. Terlebih, aturan ambang batas parlemen dan pencalonan presiden kini dinilai lebih fleksibel dibanding sebelumnya.
Di sisi lain, bagi Gerindra, dukungan tambahan tentu bernilai strategis. Dalam demokrasi langsung, sekecil apa pun dukungan politik tetap memiliki arti. Namun partai berlambang kepala garuda itu juga disebut sedang berhitung, mempertimbangkan dampak positif maupun negatif dari bergabungnya tokoh Projo tersebut.
Momentum Politik Jelang Konsolidasi Kekuasaan
Yang jelas, dinamika ini menunjukkan konsolidasi politik pasca Pilpres belum sepenuhnya selesai. Transformasi Projo dan rencana Budi Ari gabung Gerindra menjadi bagian dari peta besar penguatan barisan pendukung pemerintahan Prabowo.
Apakah ini sekadar penegasan dukungan atau manuver politik jangka panjang? Publik masih menunggu langkah konkret berikutnya.
Satu hal yang pasti, perubahan logo Projo dan sinyal bergabung ke Gerindra telah membuka babak baru dalam perjalanan organisasi relawan yang dulu sangat identik dengan Jokowi tersebut. (*)
Editor : Vicky Hernanda