BLITAR – Momentum Hari Tani Nasional dimanfaatkan untuk mendorong percepatan reforma agraria. Dalam audiensi di Gedung DPR RI, DPR menyatakan akan mendorong pemerintah mempercepat kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI.
Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan DPR, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. DPR juga mendorong pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria dan membentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan dalam rapat paripurna pada 2 Oktober 2025.
Perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria yang mewakili 139 organisasi di 23 provinsi menyampaikan apresiasi atas dialog tersebut. Mereka menekankan pentingnya pengakuan hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta percepatan reforma agraria.
Selain itu, disampaikan pula harapan agar 24 September ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional sesuai Keppres Presiden Soekarno dan direkognisi oleh kementerian serta lembaga terkait. (*)
Editor : Vicky Hernanda