BLITAR - Perbedaan awal Ramadan 1447 H di Indonesia berpotensi kembali terjadi. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menyebut kondisi ini bukan hal baru dan sudah lama dipahami sebagai sesuatu yang lumrah dalam dinamika penentuan awal bulan hijriah.
Perbedaan awal Ramadan 1447 H muncul karena adanya beragam metode yang digunakan organisasi kemasyarakatan Islam dalam menentukan awal bulan. Metode tersebut meliputi hisab, rukyatul hilal, hingga pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Arsyad Hidayat, pada Selasa, 10 Februari 2026, menyampaikan bahwa kemungkinan perbedaan awal Ramadan 1447 H merupakan hal yang wajar. Menurutnya, setiap ormas memiliki cara pandang dan metode penetapan yang tidak selalu sama.
Kemenag: Perbedaan Metode adalah Hal Lumrah
Arsyad menjelaskan, variasi metode seperti hisab, rukyatul hilal, hingga KHGT menjadi faktor utama perbedaan dalam menentukan awal puasa. Dalam praktiknya, masing-masing organisasi memiliki dasar perhitungan dan kriteria sendiri dalam menetapkan 1 Ramadan.
Ia menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan. Sebab, dinamika ini sudah lama terjadi dan menjadi bagian dari khazanah ijtihad dalam Islam.
Menurut Arsyad, pemerintah tetap berupaya mengakomodasi seluruh pandangan dengan mengundang berbagai organisasi Islam dalam sidang isbat. Di antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis, dan ormas lainnya.
“Keputusan yang diambil dalam sidang isbat menjadi dasar penentuan awal Ramadan oleh pemerintah,” jelasnya.
Posisi Hilal dan Perhitungan Ijtimak
Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak menjelang Ramadan 1447 Hijriah diperkirakan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 09.00 WIB. Namun demikian, posisi hilal saat matahari terbenam di wilayah Indonesia disebut masih berada di bawah ufuk.
Kondisi tersebut dinilai belum memenuhi kriteria visibilitas hilal sebagaimana standar yang ditetapkan Mabims. Artinya, secara astronomis, hilal belum terlihat sesuai kriteria yang berlaku saat itu.
Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan tersebut menggunakan metode hisab hakiki dengan berpedoman pada prinsip KHGT.
Dengan adanya perbedaan pendekatan ini, potensi perbedaan awal puasa 2026 menjadi semakin terbuka. Namun, pemerintah tetap menunggu hasil sidang isbat untuk menetapkan tanggal resmi awal Ramadan secara nasional.
MUI: Bagian dari Dinamika Ijtihad
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menilai perbedaan awal Ramadan 1447 H merupakan bagian dari dinamika ijtihad dalam Islam. Ia menyebut, variasi metode dalam menentukan awal bulan hijriah adalah konsekuensi dari perbedaan pendekatan keilmuan.
Menurut Anwar, mayoritas umat Islam di Indonesia biasanya mengikuti hasil sidang isbat yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, ia mengakui terdapat ormas atau pesantren yang menggunakan metode berbeda sesuai keyakinan masing-masing.
Perbedaan tersebut dinilai tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan. Selama setiap pihak memiliki dasar dan argumentasi yang jelas, dinamika itu merupakan bagian dari tradisi intelektual dalam Islam.
Pemerintah melalui Kemenag pun menegaskan komitmennya untuk menggelar sidang isbat secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak. Hasil sidang tersebut nantinya menjadi rujukan resmi dalam penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah di Indonesia.
Dengan demikian, masyarakat diimbau menunggu keputusan resmi pemerintah terkait awal puasa 2026. Perbedaan metode seperti hisab, rukyatul hilal, dan KHGT dipahami sebagai realitas yang sudah lama menyertai penentuan awal bulan hijriah di Tanah Air.
Perbedaan awal Ramadan 1447 H diharapkan tetap disikapi secara dewasa dan penuh toleransi. Sebab, esensi Ramadan adalah meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat persatuan umat, bukan memperuncing perbedaan yang ada. (*)
Editor : Vicky Hernanda