BLITAR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional (PSN).
Hal itu disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi, Kamis (29/01/2026), di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN siap mendukung dari aspek penyediaan tanah dan penataan ruang.
Ossy menjelaskan, proses pengadaan lahan akan lebih cepat jika tanah telah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun aset negara seperti BUMN dan BUMD. Jika lahan tersedia, ATR/BPN akan melakukan verifikasi status kepemilikan, memastikan legalitas, pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat.
Ia juga menyebut pemanfaatan tanah aset negara, termasuk bekas lahan perkebunan dan tanah telantar, dapat dilakukan sesuai ketentuan, merujuk PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
Namun, ia menegaskan pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak menyasar lahan sawah produktif guna menjaga ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya kepastian status lahan agar percepatan pembangunan tidak terhambat.(*)
Editor : Anggi Septian A.P.