BLITAR – Digitalisasi layanan pertanahan menjadi topik utama yang dibahas Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional di Universitas Udayana, Bali, Senin (09/03/2026).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) Fakultas Hukum Universitas Udayana tersebut, Wamen Ossy menegaskan bahwa digitalisasi layanan pertanahan bukan sekadar mengganti dokumen kertas menjadi dokumen digital.
“Digitalisasi bukan sekadar mengganti dokumen kertas dengan dokumen digital. Transformasi ini juga menyangkut perubahan cara kerja, perubahan proses bisnis, dan perubahan budaya organisasi,” tegasnya di Aula Lecture Building Universitas Udayana.
Ia menjelaskan, transformasi layanan pertanahan dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari manajemen perubahan, penataan organisasi, penyempurnaan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, hingga pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi layanan pertanahan juga membutuhkan dukungan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Profesi PPAT dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung sistem baru yang lebih modern.
Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, menyatakan komitmennya untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan perkembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertanahan, khususnya pada Program Studi Magister Kenotariatan.
Seminar Nasional bertema “Digitalisasi Layanan Hukum-Pertanahan: Ancaman atau Masa Depan bagi Profesi Notaris/PPAT dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan” ini diikuti ratusan mahasiswa dan praktisi profesional.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Bali. Seminar juga menghadirkan narasumber Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra, serta Kepala Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Bali, Eem Nurmanah.(*)
Editor : Anggi Septian A.P.