BLITAR - Kabar gembira bagi masyarakat yang tengah menantikan kejelasan berkas administrasi pertanahan mereka di kantor pertanahan setempat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini tengah melakukan akselerasi besar-besaran untuk menuntaskan tumpukan dokumen yang belum terselesaikan. Langkah ini diambil guna memastikan hak-hak masyarakat atas tanah mereka dapat terpenuhi dengan standar pelayanan yang jauh lebih cepat dan transparan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, secara tegas menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bergerak lebih lincah. Dalam sebuah pertemuan strategis, ia menekankan bahwa sisa hambatan administrasi harus segera dikikis habis. Fokus utama pergerakan ini tertuju pada pembenahan sistem internal yang seringkali menjadi titik sumbat dalam proses birokrasi di tingkat wilayah maupun daerah.
Target ambisius telah ditetapkan untuk menutup kuartal pertama tahun ini. Penuntasan berbagai urusan administrasi melalui layanan pertanahan Maret 2026 menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi. Ossy menyebut bahwa upaya serius ini sudah dilakukan secara konsisten sejak akhir tahun lalu untuk memastikan tidak ada lagi tunggakan yang membebani masyarakat di masa mendatang.
Fokus pada Tiga Layanan Prioritas
Pemerintah menyadari bahwa tumpukan berkas yang ada tidak tersebar merata secara jenis, melainkan terkonsentrasi pada beberapa sektor spesifik. Berdasarkan data internal, terdapat setidaknya 70 persen aktivitas layanan yang mendominasi beban kerja nasional. Angka yang cukup besar ini menjadi peta jalan bagi kementerian untuk melakukan intervensi yang tepat sasaran agar hasil yang dicapai bisa dirasakan langsung oleh publik.
Wamen Ossy menginstruksikan agar energi kementerian difokuskan pada tiga sektor utama yang memiliki dampak paling luas. Ketiganya mencakup proses pengukuran dan pemetaan kadastral, prosedur pemecahan bidang tanah, hingga pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Dengan memprioritaskan ketiga aspek dalam layanan pertanahan Maret 2026 ini, diharapkan angka backlog atau tunggakan berkas dapat merosot tajam dalam waktu singkat.
Langkah ini bukan sekadar perintah administratif, melainkan sebuah strategi berbasis data. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) telah melakukan klasterisasi titik-titik layanan yang membutuhkan perhatian ekstra. Dengan pemetaan ini, setiap kantor pertanahan di daerah memiliki panduan yang jelas mengenai berkas mana yang harus didahulukan demi mencapai target progresif di akhir bulan ini.
Sinkronisasi Data Fisik dan Digital
Selain mengejar kuantitas penyelesaian, aspek validitas data menjadi sorotan utama dalam pembenahan layanan pertanahan Maret 2026. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengingatkan pentingnya akurasi antara apa yang tercatat di sistem komputer dengan kenyataan di lapangan. Hal ini sangat krusial untuk menghindari adanya sengketa atau ketidakpuasan masyarakat akibat status layanan yang belum jelas.
Persoalan muncul ketika data di aplikasi GeoKKP menunjukkan sebuah produk layanan sudah diserahkan, namun secara fisik dokumen tersebut masih mengendap di kantor pertanahan. Ketidaksinkronan seperti inilah yang kini sedang diperbaiki secara total. Para pimpinan di tingkat Kanwil dan 100 Kantor Pertanahan pilihan diminta untuk melakukan audit mandiri terhadap kesesuaian data tersebut guna memastikan akuntabilitas pelayanan publik.
Pihak kementerian juga melibatkan berbagai direktorat jenderal dan inspektorat untuk mengawal jalannya akselerasi ini. Pengawasan ketat dilakukan agar target yang ditetapkan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan benar-benar wujud nyata dari reformasi birokrasi di sektor agraria. Dengan sisa waktu yang ada, seluruh mesin birokrasi ATR/BPN dipaksa bekerja optimal demi memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan di seluruh Indonesia. (*)