BLITAR - Kebijakan bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) yang baru saja diumumkan pemerintah pusat sempat memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak warga yang khawatir proses pengurusan sertifikat tanah atau administrasi pertanahan lainnya akan terhambat akibat penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara tersebut. Namun, kekhawatiran itu langsung ditepis oleh pucuk pimpinan tertinggi di kementerian terkait.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan instruksi yang sangat spesifik dan tegas bagi seluruh jajarannya. Ia menjamin bahwa gerbang pelayanan di tiap daerah tidak akan digembok meskipun skema kerja fleksibel mulai diterapkan secara nasional dalam waktu dekat.
Keputusan ini diambil untuk memastikan kepentingan publik tidak terkorbankan oleh perubahan sistem internal birokrasi. Terlebih, periode ini bertepatan dengan momentum menjelang libur panjang Idulfitri, di mana mobilitas dan kebutuhan masyarakat terhadap legalitas aset tanah biasanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Optimalisasi Layanan Pertanahan saat WFA dan Program Pelataran
Dalam arahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadan tahun ini, Menteri Nusron menekankan bahwa konsep WFA bukan berarti libur bagi para petugas di lapangan. Ia menginstruksikan agar seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di kabupaten dan kota tetap beroperasi normal guna melayani pemohon secara langsung.
Kabar baiknya bagi masyarakat yang sibuk di hari kerja, program Pelayanan Tanah Akhir Pekan atau yang akrab disebut PELATARAN dipastikan akan tetap berjalan. Hal ini menjadi komitmen kementerian untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi warga yang ingin mengurus berkas di luar jam kantor standar.
Strategi ini dirancang agar tidak ada satu pun hari di mana masyarakat kehilangan akses terhadap birokrasi pertanahan. Menteri Nusron juga meminta para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kepala Kantah untuk jeli melihat potensi lonjakan pemohon, terutama di daerah-daerah yang menjadi titik tujuan mudik utama seperti wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.
Target Penyelesaian Berkas Sebelum April 2026
Fokus utama kementerian saat ini bukan sekadar menjaga pintu kantor tetap terbuka, melainkan juga menuntaskan tumpukan pekerjaan rumah yang masih tersisa. Menteri Nusron memberikan tenggat waktu yang ketat bagi jajarannya untuk menyelesaikan seluruh tunggakan berkas layanan pertanahan sebelum memasuki bulan April 2026.
Langkah ini diambil sebagai bentuk percepatan transformasi layanan agar semakin transparan dan akuntabel. Para pejabat tinggi di kementerian diperintahkan untuk melakukan koordinasi intensif secara daring guna memantau progres di setiap daerah. Tujuannya jelas: saat WFA benar-benar diberlakukan minggu depan, beban kerja administratif yang bersifat menunggak sudah harus tuntas atau setidaknya berkurang drastis.
Berdasarkan data yang dirilis Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), tren penyelesaian berkas menunjukkan grafik yang sangat positif. Secara nasional, terjadi penurunan angka tunggakan yang cukup signifikan sejak akhir tahun lalu hingga Maret 2026 ini.
Efisiensi Kerja di Jawa Timur dan Komitmen Kantah Kabupaten Blitar
Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan performa penyelesaian berkas yang patut diacungi jempol. Tercatat, penurunan tunggakan berkas di provinsi ini mencapai angka 58 persen. Capaian ini menjadi sinyal bahwa efisiensi kerja tetap terjaga meski dalam masa transisi kebijakan.
Bagi masyarakat di daerah, termasuk yang sedang mengurus administrasi di Kantah Kabupaten Blitar, instruksi ini menjadi jaminan kepastian hukum. Petugas tetap siaga melakukan validasi, pengukuran, hingga penerbitan produk pertanahan sesuai prosedur yang berlaku tanpa terganggu oleh jadwal WFA.
Integrasi antara layanan digital dan operasional fisik di kantor tetap menjadi prioritas utama. Dengan tetap dibukanya layanan pertanahan saat WFA, diharapkan visi kementerian untuk memberikan pelayanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia dapat terus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas hingga ke pelosok daerah. (*)
Editor : Muhammad Adib Falih Rifly