BLITAR - Angin segar bagi masyarakat yang ingin memiliki kepastian hukum atas aset mereka. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 di Kabupaten Bandung resmi bergulir dengan target ambisius. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mematok sertifikasi sebanyak 40.000 bidang tanah yang harus tuntas dalam waktu satu tahun saja.
Langkah besar ini ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah panitia ajudikasi serta satuan tugas (satgas) PTSL 2026 di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bandung, Soreang. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini menjadi bagian dari percepatan pendaftaran tanah nasional guna memberikan perlindungan hukum dan mengurangi potensi sengketa di tengah masyarakat. Dengan adanya sertifikat resmi, warga kini memiliki bukti kepemilikan yang sah secara yuridis.
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung menegaskan bahwa pencapaian 40.000 bidang tanah bukanlah pekerjaan ringan. Dibutuhkan koordinasi yang solid antara jajaran BPN dengan pemerintah desa agar program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini berjalan lancar. Sebanyak 63 desa yang tersebar di 19 kecamatan telah mengajukan diri untuk ikut serta dalam program tahun ini, dengan total luas bidang pengukuran mencapai 1.670 hektar.
Optimalisasi Sertifikasi Tanah di 19 Kecamatan
Untuk mengejar target yang cukup masif tersebut, BPN Kabupaten Bandung telah menerjunkan dua tim khusus yang akan bergerak cepat di lapangan. Kehadiran tim ini diharapkan mampu menyisir sisa bidang tanah yang belum terpetakan. Hingga tahun 2025, tercatat sekitar 850.000 bidang tanah di Kabupaten Bandung telah terdaftar, namun ratusan ribu bidang lainnya masih berstatus belum bersertifikat.
"Tahun ini target kita 40.000 sertifikat. Ini akan menjadi kontribusi positif bagi pembangunan daerah," ujar Kepala BPN Kabupaten Bandung. Ia juga mengimbau agar para kepala desa dan perangkatnya menjadi garda terdepan dalam proses verifikasi subjek dan objek tanah. Peran aparat desa sangat krusial karena mereka yang paling memahami batas-batas wilayah dan riwayat kepemilikan tanah di lingkungannya.
Pelaksanaan PTSL tahun 2026 ini juga dipandang sebagai solusi untuk menekan backlog sertifikasi tanah yang masih tinggi. Melalui proses yang lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi dibandingkan pendaftaran rutin, masyarakat diminta untuk proaktif melengkapi persyaratan administrasi agar tidak ada kendala saat tim verifikasi turun ke lapangan.
Manfaat Hukum dan Pesan Presiden Prabowo
Antusiasme masyarakat terhadap program ini terbilang sangat tinggi. Selain faktor biaya yang sangat murah karena disubsidi pemerintah, sertifikat tanah memberikan rasa aman dari ancaman konflik ahli waris maupun sengketa batas dengan tetangga. Program yang menjadi salah satu instruksi strategis Presiden Prabowo Subianto ini memang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalitas aset.
Salah satu perwakilan desa di Kecamatan Solokanjeruk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Warga kami merasa sangat terbantu dengan adanya instruksi presiden ini. Mereka bisa memiliki data yang teregister secara legal dengan biaya yang terjangkau," ungkapnya. Di desa tersebut, sisa 300 bidang tanah dari kuota tahun lalu kini akan dituntaskan melalui program PTSL 2026.
BPN mengingatkan masyarakat agar segera memasang patok batas tanah masing-masing sebelum tim pengukuran datang. Kesadaran masyarakat untuk menjaga batas tanah secara fisik akan sangat mempercepat kerja panitia di lapangan. Dengan tertib administrasi pertanahan, pembangunan daerah berbasis data yang akurat pun dapat terwujud, sehingga Kabupaten Bandung bisa menjadi wilayah yang lebih maju dan bebas konflik lahan di masa depan. (*)
Editor : Riftanta Yuna Fellanda