BLITAR – Transformasi digital di sektor agraria kini mulai menyentuh masyarakat luas, termasuk bagi warga yang ingin melakukan transisi dari buku tanah konvensional ke sertifikat tanah elektronik. Inovasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini diklaim menjadi senjata ampuh untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah yang selama ini meresahkan.
Bagi masyarakat Blitar dan sekitarnya, memahami wujud dan fungsi sertifikat tanah elektronik menjadi sangat penting sebelum mendatangi Kantor Pertanahan setempat. Secara fisik, perbedaan paling mencolok terletak pada ketebalannya. Jika sertifikat lama berbentuk buku dengan sampul hijau dan terdiri dari beberapa lembar, sertifikat elektronik versi terbaru hanya berupa satu lembar kertas (bolak-balik) yang berisi seluruh informasi krusial kepemilikan hak atas tanah.
Meskipun hanya satu lembar, keamanan sertifikat tanah elektronik justru lebih terjamin karena menggunakan sistem brankas elektronik. Pemilik tidak perlu lagi khawatir jika dokumen fisik tersebut rusak akibat bencana alam seperti banjir atau kebakaran. Selama data digital tersimpan di sistem BPN, masyarakat dapat mencetak ulang dokumen tersebut secara mandiri layaknya mencetak Kartu Keluarga (KK) terbaru yang sudah dilengkapi dengan fitur keamanan digital.
Bedah Detail Sertifikat Tanah Elektronik: Apa Saja yang Berubah?
Jika kita membedah tampilan fisik sertifikat tanah elektronik, ada beberapa detail teknis yang patut diperhatikan agar masyarakat tidak bingung. Pertama, dari segi visual, sertifikat terbaru didominasi warna polos kecokelatan dengan logo Garuda dan logo Kementerian ATR/BPN di bagian atas. Menariknya, pada versi cetak, logo ini biasanya tampil dalam satu warna, berbeda dengan versi digital di website yang tampak berwarna.
Kedua, perbedaan signifikan ditemukan pada nomor identitas. Pada sertifikat model lama, kita mengenal istilah nomor sertifikat. Namun, dalam format elektronik, yang dicantumkan secara gamblang adalah Nomor Identifikasi Bidang Tanah atau NIB yang terdiri dari 14 digit angka. NIB inilah yang menjadi kunci utama identitas lahan Anda di database nasional.
Selain itu, kolom informasi bidang tanah juga mengalami penyesuaian. Di lembar baru ini, alamat detail lokasi tanah tidak lagi ditulis secara rinci di bagian depan. Informasi yang tersedia hanya mencakup Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, serta luas tanah. Lantas, bagaimana cara melihat koordinat pastinya? Di sinilah peran teknologi QR Code bekerja.
Pentingnya Aplikasi "Sentuh Tanahku" dan Fungsi QR Code
Salah satu kewajiban bagi pemegang sertifikat tanah elektronik adalah mengunduh aplikasi "Sentuh Tanahku". Aplikasi resmi milik BPN ini berfungsi sebagai jembatan informasi antara dokumen fisik di tangan warga dengan data valid di server pemerintah. Di bagian bawah sertifikat, terdapat QR Code yang jika dipindai akan mengarahkan pengguna ke detail kepemilikan yang lebih komprehensif.
Fitur ini sangat krusial, terutama bagi sertifikat hasil pewarisan yang melibatkan banyak pemegang hak. Dalam sistem elektronik, besaran porsi atau bagian masing-masing ahli waris dicantumkan secara detail hingga ke angka desimal di kolom pemegang hak. Hal ini memberikan transparansi penuh mengenai siapa saja yang berhak atas lahan tersebut dan berapa besar bagiannya, sehingga potensi konflik keluarga atau sengketa lahan dapat diminimalisasi.
Keuntungan Beralih ke Sistem Digital
Mengapa masyarakat Blitar harus segera mengecek kesiapan kantor BPN masing-masing untuk beralih ke sistem elektronik? Sedikitnya ada lima keunggulan utama yang ditawarkan:
-
Efisiensi dan Transparansi: Proses pendaftaran tanah menjadi lebih ringkas dan meminimalisir birokrasi kertas (paperless).
-
Keamanan Arsip: Pengelolaan warka Pertanahan dilakukan secara digital sehingga data tidak akan hilang termakan usia atau rusak secara fisik.
-
Mitigasi Bencana: Jika lembar sertifikat hilang saat banjir atau gempa bumi, pemilik tinggal mencetaknya kembali melalui akun digital yang terverifikasi.
-
Memangkas Antrean: Digitalisasi ini diklaim mampu mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang langsung ke kantor BPN hingga 80 persen.
-
Pemberantasan Mafia Tanah: Dengan akses yang terenkripsi dan tervalidasi, oknum mafia tanah tidak akan mudah memalsukan dokumen atau menyerobot lahan milik orang lain.
Meskipun sistem ini sudah mulai diberlakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia, warga Blitar disarankan untuk tetap melakukan konsultasi ke Kantor Pertanahan setempat guna memastikan apakah wilayah mereka sudah masuk dalam zona layanan penggantian sertifikat elektronik sepenuhnya. Transformasi ini adalah langkah besar menuju administrasi pertanahan yang lebih modern, aman, dan akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Editor : Muhammad Adib Falih RiflySumber : Alfano Harun