Blitar - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar hingga akhir triwulan pertama 2026 menunjukkan tren positif. Realisasi belanja negara menjadi motor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global.
Kepala KPPN Blitar, Arinto Sujatmono, mengungkapkan hingga 31 Maret 2026 realisasi pendapatan negara di wilayah Blitar dan Tulungagung mencapai Rp573,73 miliar. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp1,49 triliun atau 30,5 persen dari total pagu anggaran.
“APBN bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi hadir nyata dalam pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga dukungan bagi UMKM,” ujarnya dalam konferensi pers APBN, Kamis (16/4).
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan masih menjadi kontributor utama dengan nilai Rp473,25 miliar. Rinciannya meliputi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp106,91 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp89,3 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp0,2 miliar, pajak lainnya Rp76,63 miliar, serta cukai sebesar Rp200,2 miliar. Sementara itu, penerimaan dari sektor Pajak Perdagangan Internasional melalui bea masuk masih relatif kecil, yakni Rp20 juta.
Selain pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi sebesar Rp100,48 miliar. Angka tersebut terdiri dari PNBP lainnya Rp38,75 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp61,74 miliar.
Di sisi belanja, penyaluran dana APBN mencapai Rp1,49 triliun yang terbagi atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp242,7 miliar atau 23,02 persen dari pagu, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,25 triliun atau 32,54 persen.
Belanja pemerintah pusat didominasi belanja pegawai sebesar Rp170 miliar atau 27,02 persen, diikuti belanja barang Rp68,77 miliar atau 25,24 persen, dan belanja modal Rp3,92 miliar atau 2,58 persen.
Sementara itu, realisasi TKDD meliputi dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp910,4 miliar, dana transfer khusus Rp285,19 miliar, dana desa Rp50,14 miliar, serta dana bagi hasil Rp11,41 miliar.
Arinto menegaskan capaian ini tidak lepas dari sinergi antara KPPN Blitar dengan pemerintah daerah serta seluruh satuan kerja mitra. Ke depan, pihaknya akan terus memperkuat peran sebagai financial advisor di daerah guna memastikan APBN tetap sehat dan kredibel.
“Kami optimistis APBN dapat terus menjadi shock absorber dalam menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kementerian Keuangan juga terus mendorong penguatan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. KPPN Blitar mengimbau seluruh mitra kerja dan masyarakat untuk mendukung gerakan antikorupsi dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada pegawai.
Sebagai bentuk komitmen, KPPN Blitar terus menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan mengedepankan prinsip pelayanan SEJATI, yakni Simpel, Empati, Jelas, All out, Tanggap, dan Improvement.
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana