BLITAR - Kabar gembira bagi ribuan warga yang telah menanti kepastian legalitas aset mereka. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL Banyuwangi tahun anggaran 2025 sukses mencapai target maksimal. Saat ini, sebanyak 30.000 bidang tanah yang tersebar di 39 desa telah merampungkan seluruh proses sertifikasi dan kini hanya tinggal menunggu jadwal penyerahan resmi kepada pemiliknya.
Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Kantor Pertanahan ATR/BPN dalam mempercepat redistribusi legalitas tanah masyarakat. Dengan tuntasnya tahap administrasi dan fisik, puluhan ribu warga kini bisa bernapas lega karena tanah mereka telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kehadiran sertifikat ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga melalui akses permodalan perbankan yang aman.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha ATR/BPN Kabupaten Banyuwangi, Adi Sapto Haryoko, menegaskan bahwa seluruh target PTSL Banyuwangi untuk periode 2025 telah tuntas 100 persen. Prestasi ini diraih berkat kerja keras tim di lapangan serta partisipasi aktif dari perangkat desa dan masyarakat setempat yang kooperatif dalam melengkapi berkas administrasi.
Capaian Signifikan dan Penuntasan Tunggakan
Menurut Adi Sapto, tidak ada lagi tunggakan berkas untuk program PTSL tahun ini. Semua pengajuan yang masuk dalam kuota 30.000 bidang telah diproses hingga tahap akhir. Keberhasilan ini menempatkan Banyuwangi sebagai salah satu daerah dengan manajemen administrasi pertanahan yang cukup progresif.
"Seluruh target untuk tahun 2025 sudah tuntas. Tidak ada lagi tunggakan berkas untuk program ini. Sekarang posisinya tinggal menunggu jadwal penyerahan sertifikat saja kepada masyarakat," ungkap Adi Sapto dalam keterangan resminya.
Meskipun fokus pada penuntasan sertifikat massal, BPN memastikan bahwa layanan pertanahan rutin lainnya tidak terganggu. Layanan di luar program PTSL, seperti balik nama, tanggungan, maupun pengecekan sertifikat mandiri, tetap berjalan normal dan tetap dilayani di kantor pertanahan setiap hari kerja.
Waspada Bahaya Tanah Kapling Ilegal
Di tengah euforia suksesnya PTSL Banyuwangi, pihak ATR/BPN juga memberikan peringatan keras terkait maraknya fenomena tanah kapling ilegal yang belakangan ini meresahkan masyarakat. Praktik penjualan tanah dalam bentuk kaplingan tanpa izin resmi seringkali berujung pada sengketa hukum di masa depan.
Pihak BPN mengimbau masyarakat untuk lebih teliti sebelum melakukan transaksi jual beli tanah. Jika sebuah lahan diperuntukkan bagi kegiatan komersial atau dikapling-kapling, maka pemilik lahan wajib mengikuti ketentuan tata ruang dan perizinan yang berlaku. Melakukan perkaplingan secara legal adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan investasi properti masyarakat.
Bocoran Kuota PTSL Tahun 2026
Memasuki rencana kerja tahun mendatang, ATR/BPN Banyuwangi juga telah menyusun proyeksi untuk program PTSL Banyuwangi tahun 2026. Berbeda dengan tahun 2025 yang mencapai 30.000 bidang, untuk tahun 2026 direncanakan kuota sementara yang dibuka adalah sebanyak 10.000 bidang tanah.
Baca Juga: 5 Rekomendasi City Car Terbaik 2026: Irit BBM, Fitur Lengkap, dan Cocok untuk Perkotaan
Penurunan jumlah kuota ini dipengaruhi oleh kebijakan anggaran dari pemerintah pusat. Kendati demikian, Adi Sapto menjelaskan bahwa angka 10.000 tersebut masih bersifat dinamis. Terdapat peluang besar adanya penambahan kuota di tengah jalan jika terjadi relaksasi anggaran atau adanya pengalihan dana dari daerah lain yang tidak terserap maksimal.
Sasaran 11 Desa Baru di Tahun Depan
Untuk pelaksanaan tahun 2026, program ini direncanakan bakal menyasar sekitar 11 desa baru. Saat ini, lokasi-lokasi tersebut masih dalam tahap pengusulan dan verifikasi lapangan guna memastikan kesiapan data fisik dan yuridisnya. Masyarakat yang desanya masuk dalam daftar usulan diimbau segera menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP, SPPT PBB, serta bukti kepemilikan tanah yang sah.
Pemerintah berharap melalui program PTSL yang berkelanjutan ini, seluruh bidang tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat terpetakan dan terdaftar secara resmi. Dengan demikian, konflik agraria antar warga maupun sengketa batas lahan dapat diminimalisir secara signifikan, menciptakan iklim investasi dan sosial yang lebih stabil. (*)
Baca Juga: 5 Rekomendasi Mobil Bekas 60 Jutaan Paling Irit dan Bandel: Pilihan Cerdas untuk Kerja Harian!
Editor : Riftanta Yuna Fellanda