BLITAR - Memasuki pengujung fase pertama tahun anggaran, jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan peringatan tegas dari pucuk pimpinan. Dalam agenda Menteri Nusron Wahid Rapim 2026 yang digelar baru-baru ini, seluruh jajaran diinstruksikan untuk segera menuntaskan tunggakan berkas layanan pertanahan tanpa tapi. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka tepat waktu dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Instruksi dalam Menteri Nusron Wahid Rapim 2026 tersebut menekankan bahwa tidak boleh ada lagi berkas yang "mengendap" di atas meja kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nusron menilai bahwa efektivitas pelayanan publik adalah cerminan dari martabat kementerian di mata rakyat. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pada Kuartal I 2026 ini menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan total pada sistem distribusi dan penyelesaian dokumen pertanahan yang selama ini dinilai masih memiliki celah hambatan.
Baca Juga: Dinamika Politik Pemilihan Ketua DPC PPP Kota Blitar, Petahana Pilih Tak Nyalon Lagi karena Hal Ini
Poin utama dalam Menteri Nusron Wahid Rapim 2026 adalah transparansi proses. Menteri Nusron meminta adanya laporan harian yang akurat terkait jumlah berkas yang masuk dan berapa banyak yang berhasil diselesaikan oleh setiap kantor pertanahan (Kantah). Beliau tidak ingin ada ketimpangan antara janji layanan digital yang canggih dengan realitas pelayanan fisik di lapangan. Bagi Nusron, setiap lembar berkas yang tertunda berarti satu langkah mundur dalam upaya negara memberikan keadilan agraria bagi warganya.
Evaluasi Kinerja Kuartal I dan Strategi Percepatan
Dalam rapat pimpinan tersebut, terungkap beberapa kendala teknis yang masih menjadi ganjalan di lapangan. Menteri Nusron menekankan bahwa kendala administratif seharusnya bisa diatasi dengan koordinasi yang lebih cair antarbidang. Beliau meminta para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) untuk lebih sering turun ke lapangan guna mengidentifikasi bottleneck atau titik sumbat pelayanan. Strategi percepatan ini bukan sekadar mengejar angka statistik, melainkan tentang menghadirkan negara dalam persoalan tanah masyarakat secara nyata.
Baca Juga: Review 6 Bulan Karimun Wagon R 2025: Irit BBM Banget Tapi Banyak Kekurangan, Worth It Dibeli?
"Kita sudah masuk di akhir Kuartal I, tidak ada alasan untuk santai. Semua berkas layanan pertanahan yang masih menggantung harus segera diputuskan statusnya, apakah lanjut atau perlu perbaikan dari sisi pemohon. Jangan dibiarkan tanpa kejelasan," tegas Menteri Nusron. Ia juga mengingatkan bahwa percepatan ini harus tetap mengedepankan aspek ketelitian agar tidak menimbulkan cacat hukum di masa depan yang bisa berujung pada sengketa baru.
Digitalisasi sebagai Kunci Efisiensi Layanan
Menteri Nusron juga menyoroti peran teknologi dalam membantu pegawai menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Beliau mendorong optimalisasi sistem digital pertanahan agar proses validasi berkas bisa dilakukan secara otomatis dan meminimalisir interaksi fisik yang berisiko memicu praktik pungli. Dengan sistem yang terintegrasi, pimpinan dapat memantau secara real-time posisi berkas berada, sehingga jika terjadi penundaan di satu meja, bisa langsung diketahui siapa yang bertanggung jawab.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN menargetkan bahwa sisa tahun 2026 harus menjadi tahun bersih berkas. Harapannya, dengan komitmen kuat dari hasil Rapim ini, masyarakat tidak lagi perlu merasa was-was saat mengurus sertipikat atau layanan pertanahan lainnya. Nusron percaya bahwa birokrasi yang cepat dan bersih adalah kunci untuk menarik investasi serta menjaga stabilitas sosial di daerah.
Penutupan Rapim ini diakhiri dengan instruksi kepada Biro Hubungan Masyarakat untuk terus mengedukasi warga mengenai syarat-syarat permohonan yang lengkap. Sinergi antara pemohon yang kooperatif dan petugas yang sigap akan menciptakan iklim layanan pertanahan yang ideal. Komitmen Menteri Nusron Wahid ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi jutaan warga yang tengah menanti kepastian atas hak atas tanah mereka di seluruh pelosok Indonesia.
Editor : Saifullah Muhammad Jafar