BLITAR - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat yang ingin mensertipikatkan aset tanahnya. Meski pemerintah pusat sering menggaungkan bahwa program ini gratis, masyarakat perlu memahami rincian Biaya PTSL 2026 untuk tahap persiapan yang dibebankan kepada pemohon. Pemahaman ini sangat krusial agar warga tidak terjebak dalam praktik pungutan liar (pungli) yang sering mengatasnamakan biaya administrasi desa.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa biaya pendaftaran hingga penerbitan sertipikat di kantor pertanahan memang sepenuhnya ditanggung negara. Namun, terdapat komponen Biaya PTSL 2026 untuk kegiatan pra-sertipikat yang meliputi pengadaan patok, materai, dan operasional petugas desa/kelurahan. Besaran biaya ini tidak seragam di seluruh Indonesia, melainkan diatur berdasarkan zona wilayah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
Penting bagi warga di wilayah Jawa dan Bali untuk mencatat bahwa berdasarkan regulasi tersebut, batasan maksimal Biaya PTSL 2026 untuk tahap persiapan adalah sebesar Rp150.000. Angka ini mencakup biaya operasional pemerintah desa untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan berkas fisik dan memasang tanda batas lahan. Jika ada oknum yang meminta biaya jauh di atas angka tersebut tanpa dasar hukum yang jelas, warga dihimbau untuk segera melapor ke pihak berwenang atau melalui kanal pengaduan resmi Kementerian ATR/BPN.
Rincian Biaya Berdasarkan Wilayah SKB 3 Menteri
Sesuai dengan SKB 3 Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Mendes PDTT), Indonesia dibagi menjadi lima kategori zona biaya. Wilayah kategori I seperti Papua dan Maluku memiliki batas maksimal biaya yang lebih tinggi karena faktor geografis dan harga logistik yang mahal, yakni mencapai Rp450.000. Sementara itu, untuk wilayah kategori IV yang meliputi Pulau Jawa dan Bali, biayanya tetap menjadi yang terendah di angka Rp150.000.
Baca Juga: Masyarakat Blitar Diminta Lebih Waspada Berat Produk tak Sesuai Label Berat di Kemasan
Dana tersebut digunakan untuk membiayai tiga hal utama: pengadaan patok batas (tiga buah), materai (minimal satu buah), dan biaya operasional petugas desa seperti transportasi dan konsumsi saat melakukan pendataan lapangan. Dengan adanya tarif resmi ini, diharapkan ada transparansi antara pemerintah desa dan warga pemohon sertipikat. Pemerintah daerah juga diperbolehkan mengeluarkan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota untuk merinci penggunaan biaya tersebut agar memiliki payung hukum yang lebih kuat di tingkat lokal.
Mengapa PTSL Tetap Menjadi Pilihan Terbaik?
Meskipun terdapat biaya persiapan, program PTSL tetap jauh lebih murah dibandingkan dengan pengurusan sertipikat secara mandiri atau rutin. Dalam pengurusan rutin, pemohon harus menanggung biaya pengukuran, pemeriksaan tanah, hingga biaya transportasi petugas secara penuh sesuai tarif PNBP. Melalui PTSL, semua biaya teknis tersebut dihapuskan oleh pemerintah guna mempercepat pemetaan tanah nasional secara menyeluruh.
Baca Juga: Dinamika Politik Pemilihan Ketua DPC PPP Kota Blitar, Petahana Pilih Tak Nyalon Lagi karena Hal Ini
Menteri ATR/Kepala BPN terus mendorong masyarakat untuk segera memanfaatkan momentum ini. Target pemerintah adalah mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2026 ini. Bagi warga Blitar, keberadaan sertipikat tanah bukan sekadar bukti kepemilikan, tetapi juga alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi karena sertipikat tersebut bisa menjadi akses permodalan formal ke perbankan.
Pihak kementerian juga mengingatkan agar masyarakat memasang patok batas secara mandiri sebelum petugas ukur datang ke lokasi. Hal ini untuk mempercepat proses identifikasi lahan dan meminimalisir potensi sengketa dengan tetangga batas. Semakin lengkap dokumen awal yang disiapkan warga, semakin cepat pula sertipikat elektronik dapat diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat.
Baca Juga: Karimun Wagon R Bisa Pasang Turbo? Ini Jawaban Ahli dan Deretan Masalah Umum yang Sering Terjadi
Edukasi mengenai biaya ini diharapkan dapat memutus rantai informasi yang keliru di masyarakat. Dengan mengetahui hak dan kewajiban finansialnya, warga dapat ikut serta mensukseskan gerakan masyarakat pasang tanda batas (Gemapatas) dan mewujudkan Indonesia yang lengkap terdaftar secara agraria. Jangan menunda lagi, segera hubungi kantor desa atau kelurahan setempat untuk mendaftarkan tanah Anda dalam program PTSL tahun ini.
Editor : Saifullah Muhammad Jafar