BLITAR – Kepemilikan aset properti berupa tanah sering kali menjadi beban pikiran tersendiri bagi warga, terutama saat harus berurusan dengan legalitas dokumen. Selama ini, banyak masyarakat di Blitar dan sekitarnya merasa enggan untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah karena bayang-bayang biaya mahal jika menggunakan jasa pihak ketiga atau notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Padahal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membuka pintu lebar bagi pemilik lahan untuk mengurus dokumen mereka secara mandiri. Selama memenuhi ketentuan yang berlaku, proses balik nama sertifikat tanah sejatinya bisa dilakukan langsung oleh pemilik tanpa perantara. Hal ini tentu menjadi solusi jitu bagi warga yang ingin menghemat biaya administrasi namun tetap ingin memiliki kepastian hukum atas tanahnya.
Penting untuk dipahami bahwa balik nama sertifikat tanah adalah langkah krusial untuk memberikan perlindungan hukum dan menghindari sengketa di masa depan. Proses ini merupakan bentuk peralihan hak yang harus tercatat secara resmi di buku tanah kantor pertanahan setempat agar status kepemilikannya menjadi valid secara undang-undang.
Baca Juga: Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Blitar Dievaluasi, Siap-siap Lebih Murah?
Siapkan Dokumen Dasar: Akta adalah Kunci
Sebelum melangkah ke kantor pertanahan, hal pertama yang wajib dipastikan oleh pemilik adalah memiliki akta sebagai dasar peralihan hak. Jenis akta ini bergantung pada bagaimana tanah tersebut didapatkan. Jika tanah diperoleh melalui transaksi pasar, maka Anda wajib menyertakan Akta Jual Beli (AJB) yang telah dibuat oleh PPAT sebelumnya.
Namun, jika status tanah tersebut merupakan pemberian cuma-cuma atau hibah, maka dokumen yang diperlukan adalah Akta Hibah. Berbeda lagi bagi masyarakat yang mengurus tanah berdasarkan garis keturunan atau warisan; dokumen yang harus disiapkan adalah akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris atau surat keterangan waris yang sah. Dokumen-dokumen ini menjadi fondasi utama dalam verifikasi data oleh petugas BPN.
Syarat Lengkap Pengurusan Mandiri
Setelah dokumen dasar berupa akta siap, pemohon harus melengkapi berkas administrasi lainnya. Syarat umum yang biasanya diminta meliputi formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani di atas materai, fotokopi identitas diri (KTP dan KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas, serta sertifikat tanah asli.
Baca Juga: Melihat Gaya Lucu Siswa Sekolah Luar Biasa Peringati Momen Hari Kartini di Kota Blitar
Selain itu, bukti pelunasan pajak juga tidak boleh terlewatkan. Pemohon wajib melampirkan bukti pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan bukti bayar PPh (Pajak Penghasilan) untuk transaksi jual beli. Kelengkapan berkas ini akan sangat menentukan kecepatan proses verifikasi di loket pelayanan.
Alur Pengajuan di Kantor Pertanahan
Proses balik nama tanpa notaris dimulai dengan mendatangi loket pelayanan di Kantor Pertanahan setempat. Pertama, serahkan seluruh berkas permohonan kepada petugas loket. Petugas akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan data fisik maupun yuridis.
Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas akan menginput data ke sistem komputerisasi kantor pertanahan. Dari sini, Anda akan mendapatkan dua dokumen penting: Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS). Setelah memegang kedua surat tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bank persepsi atau kanal pembayaran resmi lainnya.
Baca Juga: Ada Penyesuaian Harga BBM, Dewan Minta Pemkot Blitar Lebih Efisien Mengkonsumsi BBM
Setelah pembayaran lunas dan terverifikasi oleh analis, petugas akan melanjutkan proses pencatatan peralihan hak pada buku tanah dan sertifikat. Setelah seluruh tahapan administratif selesai, pemilik tinggal menunggu jadwal pengambilan sertifikat yang sudah berganti nama.
Menghitung Estimasi Biaya PNBP
Salah satu alasan utama warga memilih mengurus sendiri adalah efisiensi biaya. Secara umum, biaya balik nama di kantor pertanahan terdiri dari biaya pendaftaran dan administrasi. Namun, perlu dicatat bahwa besaran biaya PNBP untuk setiap orang bisa berbeda-beda. Besaran ini dihitung berdasarkan rumus yang mempertimbangkan luas tanah serta nilai jual tanah (ZNT/Zona Nilai Tanah) di wilayah tersebut.
Dengan mengurus sendiri, warga Blitar bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan masuk langsung ke kas negara sebagai PNBP tanpa tambahan biaya jasa jasa pihak ketiga yang kadang melampaui tarif resmi. Dengan memahami alur dan syarat ini, diharapkan masyarakat tidak lagi ragu untuk melegalkan aset tanah mereka demi keamanan di masa depan. (*)
Baca Juga: Menakar Perencanaan Pembangunan Jatim: Antara Presisi Data dan Realisasi di Lapangan
Editor : Muhammad Adib Falih Rifly