BLITAR – Memiliki aset berupa tanah atau rumah tentu menjadi impian banyak orang. Namun, proses transaksi tidak berhenti hanya pada serah terima kunci atau uang saja. Masalah yang sering muncul kemudian adalah keengganan pemilik baru untuk segera mengurus balik nama sertifikat. Padahal, mengetahui cara balik nama sertifikat tanah sejak dini sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di masa depan.
Proses pengalihan hak atas tanah ini sebenarnya bisa dilakukan dengan sistematis jika Anda memahami alurnya. Langkah paling awal yang wajib dilakukan adalah proses legalitas transaksi. Pastikan ada aktivitas jual beli yang sah antara pihak penjual dan pembeli. Keduanya harus menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Akta Jual Beli (AJB). Dokumen AJB inilah yang menjadi "tiket" utama sebelum Anda melangkah ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menyiapkan Berkas dan Administrasi di BPN
Setelah akta jual beli di tangan, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan kewajiban pajak. Anda wajib membayar Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang akrab disebut BPHTB. Jika urusan pajak ini rampung, barulah Anda bisa melakukan registrasi ke kantor BPN setempat.
Bagi warga Kabupaten Blitar, sangat penting untuk memperhatikan kelengkapan dokumen agar tidak bolak-balik saat mengurus di loket pelayanan. Ada beberapa dokumen dasar yang harus masuk dalam map permohonan Anda. Pertama, mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak BPN. Kedua, melampirkan fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
Selain identitas, dokumen inti yang harus diserahkan adalah sertifikat tanah asli dan AJB yang telah dibuat di PPAT sebelumnya. Jangan lupa melampirkan fotokopi SPPT dan PBB tahunan. Petugas loket nantinya akan melakukan pencocokan antara berkas fotokopi dengan dokumen aslinya. Pastikan ketelitian data, mulai dari penulisan nama hingga luas dan letak bangunan agar tidak terjadi kesalahan administratif yang fatal.
Rincian Biaya PPAT dan Pajak BPHTB
Banyak masyarakat yang merasa khawatir soal biaya saat hendak melakukan balik nama. Secara garis besar, komponen biaya terbagi menjadi tiga bagian: biaya jasa PPAT, pajak negara (BPHTB), dan biaya administrasi di BPN. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, yakni PP Nomor 24 Tahun 2016, biaya jasa atau honorarium PPAT (termasuk biaya saksi) tidak boleh melebihi satu persen dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta jual beli.
Selanjutnya adalah pajak BPHTB. Besaran pajak ini ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah. Namun, batasan maksimalnya adalah lima persen dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Perhitungan ini sangat bergantung pada nilai transaksi atau nilai pasar tanah yang bersangkutan di wilayah Blitar dan sekitarnya.
Simulasi Perhitungan Biaya di Kantor BPN
Setelah urusan di PPAT dan pajak selesai, berapa biaya yang harus dibayarkan saat registrasi di BPN? Pihak BPN memiliki rumus baku untuk menentukan tarif pelayanan ini. Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah per meter yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dikalikan dengan luas tanah, kemudian dibagi seribu, lalu ditambah biaya pendaftaran.
Sebagai gambaran sederhana, jika Anda memiliki tanah dengan nilai satu juta rupiah per meter persegi dan luas tanah tersebut adalah 100 meter persegi, maka perhitungan biayanya adalah (Rp 1.000.000 x 100) : 1000 + biaya pendaftaran. Dalam simulasi ini, pemohon cukup membayar sekitar Rp 150.000 untuk biaya administrasinya saja.
Baca Juga: Suzuki Karimun 2026 Resmi Meluncur! City Car Paling Irit dan Modern, Harga Mulai 160 Jutaan
Proses balik nama sertifikat tanah sebenarnya merupakan investasi keamanan aset jangka panjang. Dengan sertifikat yang sudah atas nama sendiri, nilai jual tanah cenderung lebih stabil dan Anda memiliki kekuatan hukum penuh jika terjadi klaim sepihak. Segera urus dokumen properti Anda sekarang juga sebelum peraturan atau nilai pajak mengalami penyesuaian di masa mendatang. (*)
Editor : Muhammad Adib Falih Rifly