Blitar Kawentar - Proses alih media sertifikat tanah elektronik kini menjadi solusi bagi masyarakat yang masih menggunakan sertifikat tanah berbentuk buku kertas. Melalui layanan ini, Kementerian ATR/BPN mempermudah perubahan dokumen pertanahan menjadi versi digital yang lebih aman, tahan rusak, dan terintegrasi sistem elektronik nasional.
Banyak masyarakat mengaku masih kesulitan menyimpan sertifikat lama yang rentan rusak, bahkan dimakan usia seperti rayap atau hilang saat pindah rumah. Dengan adanya alih media sertifikat tanah elektronik, proses administrasi kini bisa dilakukan langsung di kantor pertanahan tanpa perantara.
Program digitalisasi ini menjadi bagian dari transformasi layanan pertanahan yang terus didorong oleh Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan data pertanahan di seluruh Indonesia.
Sertifikat Tanah Lama Bisa Diubah ke Versi Elektronik Tanpa Calo
Proses alih media sertifikat tanah elektronik dapat dilakukan langsung oleh pemilik tanah di kantor pertanahan setempat tanpa menggunakan jasa calo. Masyarakat cukup datang ke loket pelayanan untuk memulai proses administrasi.
Tahapan awal dimulai dengan pendaftaran berkas dan penerbitan nomor berkas atau SPS sebagai dasar proses layanan. Setelah itu, berkas akan diproses oleh sistem internal kantor pertanahan secara bertahap.
Dalam alur pelayanan, pemohon tidak perlu khawatir karena seluruh proses sudah terstruktur dan diawasi oleh petugas resmi. Bahkan, masyarakat bisa menanyakan langsung status berkas tanpa harus melalui pihak ketiga.
“Tenang, ngurusnya gampang banget. Enggak usah pakai calo, kamu bisa urus sendiri ke kantor pertanahan,” demikian penjelasan dalam edukasi layanan sertifikat elektronik.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi praktik percaloan dan mempercepat layanan publik berbasis digital di sektor pertanahan.
Alur Lengkap Proses Alih Media Sertifikat Tanah Elektronik
Dalam praktiknya, alur alih media sertifikat tanah elektronik terdiri dari beberapa tahapan teknis yang dilakukan secara berurutan di sistem pertanahan.
Proses dimulai dari loket pelayanan untuk mendapatkan SPS, kemudian berkas masuk ke tahap pengolahan buku tanah dan surat ukur. Setelah itu, petugas melakukan proses gambar dan verifikasi data bidang tanah.
Tahapan berikutnya meliputi:
- Validasi surat ukur
- Pengesahan surat ukur elektronik
- Validasi buku tanah
- Pemeriksaan berkas oleh koordinator
- Pengesahan buku tanah elektronik
- Validasi catatan administrasi
- Koordinasi subbidang pertanahan
- Cetak sertifikat tanah elektronik
Seluruh proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan data pertanahan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dengan sistem ini, data yang sebelumnya berbentuk arsip fisik kini mulai beralih ke database digital yang lebih terintegrasi dan mudah diawasi.
Sertifikat Elektronik Dinilai Lebih Aman, Tahan Lama, dan Mudah Diakses
Salah satu alasan utama pemerintah mendorong alih media sertifikat tanah elektronik adalah faktor keamanan dan ketahanan dokumen. Sertifikat berbentuk buku lama rentan rusak, hilang, atau tidak terbaca akibat usia dan kondisi penyimpanan.
Dalam sistem baru, seluruh data sertifikat disimpan secara digital sehingga dapat diakses kembali kapan saja melalui sistem resmi pertanahan. Hal ini membuat risiko kehilangan dokumen fisik tidak lagi menjadi masalah utama.
Selain itu, sertifikat elektronik juga dapat dicetak ulang tanpa proses rumit karena data sudah tersimpan di sistem elektronik nasional.
Masyarakat cukup mengikuti prosedur resmi dan menggunakan layanan digital yang telah disediakan untuk mengakses data kepemilikan tanah.
Transformasi ini juga diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah serta mengurangi potensi sengketa akibat kesalahan administrasi.
Pemerintah menegaskan bahwa alih media sertifikat tanah elektronik merupakan bagian dari modernisasi layanan publik yang terus dikembangkan agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh daerah.
Dengan sistem ini, proses pengurusan tanah di Indonesia diharapkan semakin efisien dan minim hambatan administratif di masa depan.
Editor : M. Helmi Nurhisam