Blitar Kawentar - Transformasi sertifikat tanah elektronik kini menjadi perhatian masyarakat Indonesia seiring percepatan digitalisasi layanan pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN. Sistem baru ini menggantikan sertifikat berbentuk buku fisik menjadi dokumen digital yang tersimpan dalam brankas elektronik dan dapat diakses melalui aplikasi resmi. Pemerintah menegaskan sistem ini lebih aman, efisien, serta meminimalisasi risiko pemalsuan dan kehilangan dokumen tanah.
Dalam penjelasan resminya, Kementerian ATR/BPN menyebut sertifikat tanah elektronik diterbitkan dalam bentuk file PDF yang tersimpan dalam sistem digital pemilik hak. “Kalaupun rusak bukan isu, kalaupun hilang bukan isu karena bisa dicetak kembali,” ujar perwakilan Kementerian ATR/BPN seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (20/9/2025). Sistem ini juga dilengkapi QR code sebagai identitas verifikasi keaslian dokumen.
Perubahan besar ini membuat masyarakat perlu beradaptasi, terutama dalam penggunaan aplikasi pendukung seperti Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi tersebut, berbagai layanan pertanahan kini dapat diakses hanya dalam satu genggaman tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan.
Baca Juga: Polytron Fox 350 Dipakai Touring 600 Km Jakarta-Lampung, Seberapa Irit dan Kuat Motor Listrik Ini?
Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik dan Sistem Digital BPN
Perubahan dari sertifikat konvensional ke sertifikat tanah elektronik mengubah total bentuk dokumen pertanahan di Indonesia. Jika sebelumnya sertifikat berbentuk buku dengan beberapa lembar isian, kini dokumen hanya berupa satu lembar digital yang dapat dicetak ulang melalui sistem resmi.
Kepala Biro Humas ATR/BPN, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa tujuan utama digitalisasi ini adalah meningkatkan keamanan data. “Fokusnya adalah keamanan agar tidak bisa dipalsukan,” ujarnya dalam keterangannya. Sistem ini juga mengurangi risiko kerusakan akibat bencana seperti banjir atau kebakaran yang kerap merusak dokumen fisik.
Selain itu, setiap sertifikat kini memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) sebagai pengganti nomor sertifikat lama. Data lokasi tanah juga tidak lagi ditulis secara lengkap, melainkan berbasis koordinat dan dapat dicek melalui QR code di aplikasi resmi.
Baca Juga: Polytron Fox 350 Dipakai Touring 600 Km Jakarta-Lampung, Seberapa Irit dan Kuat Motor Listrik Ini?
Fitur Aplikasi Sentuh Tanahku untuk Akses Sertifikat Tanah Elektronik
Peralihan ke sertifikat tanah elektronik tidak bisa dipisahkan dari aplikasi Sentuh Tanahku yang dikembangkan sejak 2017. Aplikasi ini menjadi pusat layanan digital pertanahan, mulai dari pengecekan bidang tanah, status berkas, hingga antrian layanan kantor pertanahan.
Pranata Komputer Pusdatin Kementerian ATR/BPN, Imam Nur Hidayat, menjelaskan bahwa aplikasi ini memiliki lebih dari 60 layanan pertanahan. “Di Sentuh Tanahku ada fitur info layanan, simulasi biaya, sampai cek status berkas,” jelasnya. Bahkan masyarakat bisa menghitung estimasi biaya jual beli tanah secara otomatis berdasarkan luas bidang.
Fitur lainnya meliputi verifikasi sertifikat elektronik, peta bidang tanah (plotting), daftar mitra kerja seperti PPAT dan surveyor, hingga antrian online. Saat ini, antrian digital sudah diterapkan hampir di seluruh kantor pertanahan di Indonesia, bahkan memungkinkan pengguna mengambil nomor antrean jauh hari sebelumnya.
Menariknya, aplikasi ini juga telah mendukung 104 titik kiosk untuk verifikasi akun dan pencetakan sertifikat elektronik secara langsung, memperkuat integrasi layanan digital nasional.
Dampak Sertifikat Tanah Elektronik dan Masa Depan Digitalisasi Pertanahan
Implementasi sertifikat tanah elektronik membawa dampak signifikan bagi masyarakat. Selain meningkatkan efisiensi administrasi hingga 80 persen, sistem ini juga mempersempit ruang gerak mafia tanah melalui transparansi data digital.
Data dari pengembang aplikasi menunjukkan Sentuh Tanahku kini mendapatkan rating 4,8 di Google Play Store, meningkat dari sebelumnya di angka 3. “Masukan masyarakat langsung kami tindak lanjuti,” ujar tim pengembang dari Pusdatin ATR/BPN. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem digital pertanahan.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN juga berencana mengembangkan fitur chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi layanan secara lebih cepat dan interaktif. Pengguna nantinya cukup mengetik pertanyaan terkait pertanahan untuk memperoleh jawaban otomatis.
Dengan berbagai inovasi ini, pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga upaya menciptakan layanan pertanahan yang lebih aman, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.