BLITAR KAWENTAR - Reforma agraria terus menjadi program strategis nasional yang difokuskan untuk menciptakan pemerataan penguasaan tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Memasuki periode pembangunan 2025–2029, pemerintah menempatkan reforma agraria sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Reforma Agraria Menjadi Instrumen Pemerataan Tanah di Indonesia
Reforma agraria merupakan upaya penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil bagi masyarakat. Program ini berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 serta Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang mengatur pemanfaatan sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pelaksanaan reforma agraria tidak hanya berfokus pada pembagian lahan atau penerbitan sertifikat tanah. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan tanah secara produktif agar mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.
Langkah tersebut dinilai penting karena Indonesia masih menghadapi ketimpangan kepemilikan tanah. Sebagian lahan produktif dikuasai kelompok tertentu, sementara banyak petani kecil memiliki lahan terbatas atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali.
Melalui reforma agraria, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum atas tanah, melakukan redistribusi lahan, menyelesaikan konflik pertanahan, serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Dalam berbagai forum pertanahan sepanjang 2025, reforma agraria disebut sebagai instrumen penting untuk menjamin kepastian hak atas tanah sekaligus memperkuat pengelolaan akses ekonomi masyarakat.
Dua Pilar Reforma Agraria dan Capaian Program Pertanahan
Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dibangun melalui dua pilar utama, yakni penataan aset dan penataan akses.
Penataan aset dilakukan melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah berasal dari berbagai sumber, seperti tanah negara, eks Hak Guna Usaha yang telah berakhir, tanah terlantar, maupun Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Sementara itu, legalisasi aset dilakukan melalui program sertifikasi tanah, termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat memiliki perlindungan yang lebih kuat terhadap potensi sengketa di kemudian hari.
Di sisi lain, penataan akses bertujuan memastikan masyarakat penerima manfaat dapat mengelola tanah secara produktif. Program ini mencakup akses permodalan, pelatihan usaha, pemasaran produk, pengembangan infrastruktur, hingga kemitraan ekonomi.
Sepanjang 2025, pemerintah juga memperkuat pelaksanaan reforma agraria melalui integrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) guna mempercepat legalisasi aset dan redistribusi tanah.
Selain itu, berbagai capaian positif turut mendukung pelaksanaan reforma agraria. Program PTSL berhasil mendekati target nasional, pemetaan bidang tanah terus meningkat, penetapan tanah ulayat melampaui target yang ditetapkan, serta penerbitan keputusan redistribusi tanah menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi.
Perbaikan administrasi pertanahan tersebut didukung oleh digitalisasi layanan, penguatan data spasial, dan pengembangan sistem informasi pertanahan yang semakin modern.
Kampung Reforma Agraria hingga Tantangan Menuju 2026
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah pengembangan Kampung Reforma Agraria. Program ini tidak hanya berorientasi pada distribusi lahan, tetapi juga pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
Melalui konsep tersebut, masyarakat memperoleh pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga akses pasar yang lebih luas. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan sekadar pemberian sertifikat tanah.
Di sisi lain, reforma agraria juga memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Kepastian hak atas tanah membuat petani lebih berani berinvestasi dalam kegiatan pertanian sehingga produktivitas lahan dapat meningkat secara berkelanjutan.
Meski demikian, pelaksanaan reforma agraria masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketersediaan lahan yang dapat didistribusikan masih terbatas dan proses identifikasi lahan sering kali memerlukan waktu panjang.
Konflik agraria juga masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan melalui mediasi, verifikasi data, dan penguatan kepastian hukum. Selain itu, tidak semua penerima manfaat memiliki modal, keterampilan, maupun akses pasar yang memadai untuk mengembangkan usaha berbasis lahan.
Tantangan lainnya adalah perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan reforma agraria berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Memasuki 2026, pemerintah mulai mengarahkan reforma agraria pada penguatan penghidupan masyarakat. Paradigma baru tersebut menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama, sementara tanah menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Integrasi reforma agraria dengan program ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperkirakan akan semakin diperkuat dalam beberapa tahun mendatang.
Pada akhirnya, keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat atau luas lahan yang dibagikan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Editor : Muhammad Rusdian Nuzula