BLITAR KAWENTAR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini tengah melakukan lompatan besar dalam transformasi digital. Melalui webinar nasional bertajuk "Strategi Optimalisasi AI di Kementerian ATR/BPN: Kinerja Lebih Efisien, Aman, dan Bertanggung Jawab", kementerian ini menegaskan komitmennya untuk mengadopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) demi mewujudkan birokrasi yang lebih modern, cepat, dan transparan.
Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Osi Darmawan, dalam sambutannya menekankan bahwa AI bukan sekadar tren teknologi, melainkan infrastruktur peradaban baru. Menurutnya, pemanfaatan AI yang tepat dapat menjadi game changer dalam mengatasi kompleksitas data pertanahan yang sangat besar di Indonesia.
"Kita mengelola jutaan bidang tanah, peta tematik, dan arsip yuridis. AI dapat membantu mempercepat layanan pertanahan, meningkatkan kualitas analisis tata ruang, hingga mendeteksi potensi konflik agraria sejak dini," ujar Osi.
Lebih lanjut, Osi menegaskan bahwa implementasi AI di lingkungan ATR/BPN harus berlandaskan tiga prinsip utama: efisien, aman, dan bertanggung jawab. Efisien berarti teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi produktivitas layanan publik. Aman berarti menjamin perlindungan data dan ketahanan siber. Sementara bertanggung jawab berarti pemanfaatan AI tetap menjunjung etika, integritas, dan keadilan bagi masyarakat.
Baca Juga: Distribusi MBG Dihentikan Sementara, Dispendik Kota Blitar: Tak Ganggu Proses Belajar Mengajar Anak
Peluang Pekerjaan Baru di Sektor Pertanahan
Webinar yang berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan Binar Akademi ini juga menyoroti pergeseran dunia kerja. AI Skill Director Microsoft Indonesia, Arif Suseno, mengungkapkan bahwa adopsi AI di sektor pemerintahan akan memunculkan peran-peran profesional baru.
Beberapa contoh profesi masa depan yang relevan bagi Kementerian ATR/BPN di antaranya adalah AI-based Land Data Analyst yang mampu menganalisis data spasial untuk mengidentifikasi tumpang tindih lahan, hingga Land Dispute Prediction Officer yang menggunakan AI untuk memprediksi potensi konflik pertanahan berdasarkan sejarah kasus dan perubahan tata ruang.
"Transformasi ini bukan berarti menggantikan peran manusia. AI justru menjadi mitra kolaborasi untuk berpikir lebih kritis dan strategis. Kemampuan berpikir kritis dan logis menjadi soft skill utama yang harus dimiliki ASN agar tidak terjebak dalam halusinasi informasi yang dihasilkan AI," jelas Arif.
Inovasi melalui Program Garuda
Dalam kesempatan yang sama, Dita Aisyah, co-founder Binar, memaparkan program "Garuda" (Gerakan AI untuk Resiliensi dan Kedaulatan Nasional). Program ini merupakan inisiatif pelatihan AI gratis yang menargetkan 145.000 ASN di Indonesia untuk meningkatkan literasi teknologi.
ATR/BPN menjadi salah satu garda terdepan dalam menyukseskan program ini. Selain pembelajaran teoritis di Learning Management System (LMS), kementerian ini mendorong pengembangan proyek percontohan (pilot project) pemanfaatan AI pada unit-unit strategis. Hal ini diharapkan agar pelatihan tidak hanya berakhir pada transfer ilmu, tetapi memberikan dampak nyata pada percepatan proyek strategis nasional, seperti pendaftaran tanah dan perizinan lahan pertanian.
"Kami ingin membantu ASN menyelesaikan tugas strategis lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik. Kami sangat terbuka untuk mengkustomisasi modul pembelajaran agar sesuai dengan prioritas pekerjaan di ATR/BPN," tambah Dita.
Komitmen Zona Integritas
Transformasi digital ini juga selaras dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) di tingkat satuan kerja. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, misalnya, telah menerapkan berbagai inovasi digital seperti sistem pendaftaran online, tracking berkas, hingga loket pelayanan yang terintegrasi. Upaya ini membuahkan hasil berupa predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) dan pengakuan dari KPK serta Ombudsman dengan nilai kepatuhan publik yang tinggi.
Penerapan AI diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal dan transparansi layanan. Dengan sistem yang terdigitalisasi dan dibantu kecerdasan buatan, praktik-praktik pungutan liar atau ketidakteraturan administrasi dapat diminimalisir secara signifikan.
Pemerintah optimistis bahwa melalui sinergi antara teknologi canggih dan integritas sumber daya manusia, Kementerian ATR/BPN akan mampu menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat, sekaligus menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengimplementasikan transformasi digital yang berkelanjutan.