Blitar Kawentar - Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua tahun 2026 masih berlangsung hingga penghujung Juni. Di tengah proses pencairan yang terus berjalan, pemerintah juga mulai mempersiapkan verifikasi data penerima untuk penyaluran bansos tahap ketiga yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga September 2026.
Kabar mengenai PKH dan BPNT Juni 2026 menjadi perhatian banyak keluarga penerima manfaat (KPM). Sebab, sebagian masyarakat mengaku telah menerima bantuan di rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sementara sebagian lainnya masih belum mendapatkan pencairan.
Penyaluran PKH dan BPNT Juni 2026 dilakukan secara bertahap melalui bank-bank penyalur Himpunan Bank Negara (Himbara). Karena proses transfer dilakukan secara termin, pencairan bantuan tidak diterima secara bersamaan oleh seluruh penerima manfaat di Indonesia.
BPNT Rp600.000 Masih Mengalir
Untuk program BPNT, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga penerima manfaat. Nominal tersebut merupakan akumulasi bantuan selama tiga bulan sekaligus, yakni April, Mei, dan Juni 2026.
Sejumlah laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa saldo bantuan masih terus masuk ke rekening KKS penerima. Oleh karena itu, masyarakat yang masih terdaftar sebagai penerima aktif diimbau untuk rutin mengecek saldo melalui ATM, mobile banking, maupun agen bank terdekat.
Pemerintah memastikan proses penyaluran dilakukan bertahap hingga akhir periode pencairan pada Juni 2026.
Baca Juga: BBNT Murni Cair Rp600.000 Mulai 16 Juni 2026, KKS Baru Bank BRI Sudah Masuk Saldo di Banyak Daerah.
Besaran Bantuan PKH Berdasarkan Komponen
Berbeda dengan BPNT yang memiliki nominal seragam, bantuan PKH diberikan berdasarkan kategori anggota keluarga yang terdaftar.
Kategori ibu hamil dan anak usia dini menerima bantuan Rp750.000 per tahap. Sementara siswa SD memperoleh Rp225.000, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SMA sebesar Rp500.000 per tahap.
Untuk kategori kesejahteraan sosial, lansia dan penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan Rp600.000 per tahap. Sedangkan kategori khusus seperti korban pelanggaran HAM berat memperoleh bantuan hingga Rp2.700.000 per tahap.
Besaran yang diterima setiap keluarga dapat berbeda karena menyesuaikan jumlah komponen yang tercatat dalam data Kemensos.
Penyebab Bansos Belum Cair
Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan alasan bantuan belum masuk meskipun pada tahap sebelumnya selalu menerima bansos secara rutin.
Kementerian Sosial menjelaskan bahwa pada tahun 2026 dilakukan pemutakhiran data secara berkala melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam proses tersebut, bantuan diprioritaskan kepada masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4.
Jika hasil verifikasi menunjukkan kondisi ekonomi keluarga telah meningkat atau terdapat anggota keluarga yang berstatus ASN, TNI, Polri, maupun memiliki penghasilan di atas kriteria penerima bantuan, maka status penerima dapat dihentikan secara otomatis melalui mekanisme graduasi.
Karena itu, perubahan daftar penerima bantuan menjadi hal yang memungkinkan terjadi pada setiap tahap penyaluran.
Persiapan Tahap Ketiga Sudah Dimulai
Selain menyelesaikan pencairan tahap kedua, pemerintah juga mulai melakukan persiapan menuju bansos tahap ketiga periode Juli hingga September 2026. Tahapan ini meliputi verifikasi data, pemadanan identitas kependudukan, hingga evaluasi status penerima bantuan.
Masyarakat diminta memastikan data kependudukan di Dukcapil sesuai dengan data yang tercatat dalam DTSEN. Ketidaksesuaian data sering menjadi salah satu penyebab keterlambatan proses pencairan bantuan sosial.
Untuk mengetahui status terbaru, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Cek Bansos Kemensos melalui website maupun aplikasi resmi. Melalui layanan tersebut, penerima dapat melihat status kepesertaan, kategori desil, serta perkembangan pencairan bantuan yang diterima.
Dengan penyaluran yang masih berlangsung hingga akhir Juni, KPM diharapkan terus memantau saldo KKS dan mengikuti informasi resmi agar tidak tertinggal perkembangan terbaru terkait PKH dan BPNT tahun 2026.
Editor : M. Helmi Nurhisam