Blitar Kawentar - Kenaikan harga BBM non subsidi yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga kembali menjadi sorotan publik. Setelah sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami penyesuaian harga, muncul pertanyaan mengenai dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan laju inflasi nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi merupakan hal yang wajar karena mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Meski demikian, pemerintah memastikan bahan bakar yang menjadi konsumsi mayoritas masyarakat, yakni Pertalite dan Biosolar, tetap mendapatkan perlindungan melalui skema subsidi dan kompensasi.
Menurut pemerintah, kenaikan harga BBM non subsidi kali ini berbeda dengan kenaikan BBM bersubsidi yang dampaknya jauh lebih luas terhadap perekonomian. Sebab, produk yang mengalami kenaikan mayoritas digunakan oleh kelompok masyarakat mampu dan sektor tertentu.
Pemerintah: Kenaikan Sesuai Mekanisme Pasar
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Putra Hutama, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi telah diatur dalam regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurutnya, pemerintah hanya memberikan subsidi dan kompensasi pada Pertalite serta Biosolar. Sementara produk seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengikuti mekanisme pasar sesuai perkembangan harga minyak dunia.
Ia menegaskan bahwa Pertamina sebagai badan usaha juga harus menjaga keberlangsungan bisnisnya. Karena sebagian kebutuhan energi masih diperoleh melalui impor, maka perubahan harga minyak global turut memengaruhi harga jual BBM non subsidi di dalam negeri.
"Kenaikan ini merupakan konsekuensi dari lonjakan harga energi dunia yang terjadi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah," ujarnya.
Baca Juga: Tren Nonton Video Pendek Jadi Peluang Cuan Bagi Clipper di Era Serba Digital
Dampak terhadap Inflasi Dinilai Terbatas
Ekonom Senior KBI Valbury Sekuritas, Fikri Permana, menilai kenaikan harga BBM non subsidi memang berpotensi menimbulkan tekanan inflasi. Namun dampak langsungnya diperkirakan masih relatif kecil.
Menurut perhitungannya, kontribusi kenaikan BBM non subsidi terhadap inflasi secara langsung hanya berada di kisaran 0,1 persen.
Meski demikian, dampak tidak langsung atau indirect effect tetap perlu diwaspadai. Sebab kenaikan biaya bahan bakar dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi sejumlah barang dan jasa.
Akibatnya, pelaku usaha berpotensi melakukan penyesuaian harga untuk menjaga margin usaha mereka. Kondisi inilah yang dapat memicu kenaikan harga di sektor lain.
Selain itu, terdapat faktor psikologis berupa ekspektasi inflasi di masyarakat. Ketika harga BBM naik, masyarakat cenderung memperkirakan harga kebutuhan lain juga akan ikut meningkat.
Pertalite dan Biosolar Tetap Jadi Prioritas
Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah menjaga harga Pertalite dan Biosolar agar tetap stabil.
Muhammad Putra Hutama menjelaskan bahwa Pertalite memiliki porsi konsumsi sekitar 48 persen dari total penggunaan BBM nasional. Sementara Biosolar menyumbang sekitar 31 persen.
Karena porsinya sangat besar, kenaikan harga kedua produk tersebut berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan pemerintah, kenaikan Pertalite sebesar 10 persen dapat mendorong inflasi hingga sekitar 0,27 persen poin. Sedangkan kenaikan Biosolar 10 persen berpotensi menambah inflasi sekitar 0,05 persen poin.
Karena itu pemerintah memilih menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil meskipun harga energi global mengalami kenaikan.
Pengawasan Subsidi Diperketat
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pemerintah terus mengoptimalkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi melalui sistem MyPertamina.
Melalui sistem tersebut, pembelian BBM bersubsidi hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdaftar sesuai kriteria yang ditentukan.
Selain itu, terdapat pembatasan volume pembelian harian guna mencegah penyalahgunaan dan kebocoran subsidi.
Pemerintah juga menilai kendaraan mewah pada umumnya tidak dapat menggunakan BBM dengan spesifikasi di bawah RON 92, sehingga peluang terjadinya peralihan konsumsi dari BBM non subsidi ke Pertalite relatif kecil.
Harga Bisa Turun Jika Minyak Dunia Mereda
Menariknya, pemerintah membuka peluang harga BBM non subsidi kembali turun apabila kondisi pasar energi global membaik.
Muhammad Putra Hutama menjelaskan bahwa kenaikan saat ini dipicu lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Harga minyak yang sebelumnya berada di kisaran USD 67 hingga USD 68 per barel sempat melonjak hingga menembus USD 116 per barel sebelum kembali turun.
Karena harga BBM non subsidi mengikuti mekanisme pasar, maka apabila harga minyak dunia kembali menurun, penyesuaian harga ke arah yang lebih rendah juga berpotensi terjadi.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus menjaga inflasi dan daya beli masyarakat sambil memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga.
Editor : M. Helmi Nurhisam