Blitar Kawentar - Kenaikan harga BBM non subsidi yang diberlakukan PT Pertamina Patra Niaga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Meski pemerintah menyebut kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari naiknya harga minyak dunia, sejumlah pihak menilai dampaknya tetap perlu diwaspadai karena bisa memengaruhi biaya produksi hingga inflasi.
Perdebatan mengenai harga BBM non subsidi mengemuka setelah Pertamina menaikkan harga beberapa produk seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Di sisi lain, pemerintah memastikan Pertalite dan Biosolar yang menjadi konsumsi utama masyarakat tetap dipertahankan melalui skema subsidi.
Menurut pemerintah, kenaikan harga BBM non subsidi kali ini tidak akan memberikan dampak besar terhadap daya beli masyarakat secara umum karena pengguna produk tersebut didominasi kelompok ekonomi menengah ke atas dan sektor usaha tertentu.
Pemerintah Tegaskan BBM Bersubsidi Tetap Terlindungi
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Putra Hutama, menjelaskan bahwa kebijakan harga BBM non subsidi mengikuti mekanisme pasar yang telah diatur dalam regulasi pemerintah.
Ia menegaskan bahwa negara hanya memberikan subsidi dan kompensasi pada Pertalite serta Biosolar. Karena itu, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, produk non subsidi akan menyesuaikan sesuai kondisi pasar internasional.
Menurutnya, langkah tersebut juga diperlukan agar Pertamina tetap mampu menjalankan operasional bisnis secara sehat di tengah lonjakan harga energi global.
Pemerintah saat ini lebih fokus menjaga stabilitas harga BBM yang digunakan mayoritas masyarakat, terutama Pertalite dan Biosolar yang memiliki porsi konsumsi terbesar di Indonesia.
Baca Juga: Tren Nonton Video Pendek Jadi Peluang Cuan Bagi Clipper di Era Serba Digital
Dampak Inflasi Diperkirakan Terbatas
Ekonom Senior KBI Valbury Sekuritas, Fikri Permana, menilai kenaikan BBM non subsidi memang berpotensi mendorong inflasi, namun pengaruh langsungnya relatif kecil.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan, dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap inflasi nasional diperkirakan hanya sekitar 0,1 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya dampak tidak langsung yang perlu menjadi perhatian. Kenaikan harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan sehingga berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa lainnya.
Ketika biaya distribusi dan produksi naik, pelaku usaha biasanya akan melakukan penyesuaian harga untuk menjaga keseimbangan usaha mereka.
Efek Psikologis Jadi Sorotan
Selain dampak ekonomi langsung, para ekonom juga menyoroti faktor psikologis yang muncul setelah kenaikan harga BBM.
Menurut Fikri, masyarakat dan pelaku usaha bisa membentuk ekspektasi bahwa harga berbagai kebutuhan akan ikut meningkat setelah terjadi penyesuaian harga bahan bakar.
Ekspektasi tersebut sering kali memengaruhi perilaku konsumsi maupun keputusan bisnis, bahkan sebelum kenaikan harga benar-benar terjadi pada sektor lain.
Karena itu, pengendalian persepsi publik dinilai sama pentingnya dengan menjaga stabilitas harga di lapangan.
Mengapa Pertalite Tidak Dinaikkan?
Pemerintah menilai menjaga harga Pertalite dan Biosolar merupakan langkah strategis untuk mengendalikan inflasi.
Muhammad Putra Hutama menjelaskan bahwa Pertalite menyumbang sekitar 48 persen dari total konsumsi BBM nasional. Sementara Biosolar mencapai sekitar 31 persen.
Dengan porsi sebesar itu, kenaikan harga kedua produk tersebut akan berdampak langsung terhadap jutaan masyarakat serta sektor transportasi dan logistik nasional.
Berdasarkan simulasi pemerintah, kenaikan Pertalite sebesar 10 persen berpotensi meningkatkan inflasi sekitar 0,27 persen poin. Sedangkan kenaikan Biosolar sebesar 10 persen dapat menambah inflasi sekitar 0,05 persen poin.
Inilah alasan utama pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi meskipun harga minyak dunia sedang bergejolak.
Pengawasan Distribusi Terus Diperkuat
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pemerintah mengandalkan sistem MyPertamina sebagai instrumen pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Melalui sistem tersebut, pengguna yang berhak dapat terdata dengan lebih baik sehingga peluang penyalahgunaan subsidi dapat ditekan.
Selain itu, terdapat pembatasan volume pembelian harian bagi kendaraan tertentu guna mencegah praktik penimbunan maupun distribusi yang tidak sesuai aturan.
Harga Bisa Turun Jika Konflik Mereda
Pemerintah juga menegaskan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi tidak bersifat permanen. Jika harga minyak dunia kembali turun, maka harga BBM non subsidi berpotensi ikut mengalami penyesuaian ke bawah.
Saat ini lonjakan harga energi dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak tajam.
Karena Indonesia masih mengandalkan impor untuk sebagian kebutuhan energi nasional, perubahan harga global akan selalu memengaruhi harga BBM non subsidi di dalam negeri.
Meski demikian, pemerintah memastikan fokus utama tetap menjaga inflasi terkendali serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Editor : M. Helmi Nurhisam