Blitar Kawentar - Kenaikan harga BBM non subsidi kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah dan PT Pertamina melakukan penyesuaian harga sejumlah produk bahan bakar. Meski menuai beragam respons di masyarakat, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi merupakan konsekuensi dari naiknya harga minyak dunia dan tidak menyasar bahan bakar yang paling banyak digunakan masyarakat.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Putra Hutama, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi telah diatur dalam regulasi yang berlaku dan berbeda dengan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar yang masih mendapat perlindungan anggaran dari pemerintah.
Menurutnya, produk yang mengalami penyesuaian harga antara lain Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga BBM non subsidi tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina yang juga harus menyesuaikan biaya pengadaan bahan bakar di tengah gejolak harga energi global.
Harga BBM Non Subsidi Mengikuti Harga Minyak Dunia
Muhammad Putra Hutama mengatakan bahwa harga BBM non subsidi memang dirancang mengikuti dinamika pasar internasional. Hal ini karena sebagian kebutuhan minyak Indonesia masih bergantung pada impor.
"Kenaikan ini terjadi karena harga minyak dunia meningkat akibat konflik geopolitik, termasuk ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga harga Pertalite dan Solar agar tetap stabil karena kedua jenis BBM tersebut memiliki porsi konsumsi terbesar di Indonesia.
Data yang disampaikan menunjukkan Pertalite menyumbang sekitar 48 persen dari total konsumsi BBM nasional, sementara Solar mencapai sekitar 31 persen. Karena itu, pemerintah berupaya keras agar harga kedua produk tersebut tidak mengalami kenaikan.
Dampak Kenaikan Harga BBM Non Subsidi terhadap Inflasi
Ekonom Senior KBI Valbury Sekuritas, Fikri Permana, menilai dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap inflasi nasional relatif kecil.
Menurut perhitungannya, kontribusi langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap inflasi diperkirakan hanya sekitar 0,1 persen. Namun, ia mengingatkan adanya efek tidak langsung yang perlu diwaspadai.
"Kenaikan harga BBM non subsidi bisa meningkatkan biaya produksi atau input cost di berbagai sektor. Pada akhirnya, harga barang dan jasa tertentu berpotensi ikut mengalami kenaikan," jelas Fikri.
Selain itu, ia menyoroti faktor psikologis masyarakat. Ketika harga energi naik, ekspektasi inflasi juga cenderung meningkat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pola konsumsi dan daya beli masyarakat dalam jangka menengah.
Meski demikian, pemerintah menilai dampak inflasi dari kenaikan BBM non subsidi masih terbatas karena jumlah konsumennya relatif kecil dibandingkan pengguna BBM bersubsidi.
Pemerintah Pastikan Daya Beli Tetap Terjaga
Muhammad Putra Hutama menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis Pertamina dan perlindungan terhadap masyarakat.
Menurutnya, kebijakan mempertahankan harga Pertalite dan Solar merupakan langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa simulasi yang dilakukan menunjukkan kenaikan harga Pertalite sebesar 10 persen dapat meningkatkan inflasi hingga sekitar 0,27 poin persen. Sementara kenaikan Solar 10 persen berpotensi menambah inflasi sekitar 0,05 poin persen.
"Karena dampaknya besar terhadap masyarakat luas, maka yang dijaga adalah Pertalite dan Solar," katanya.
Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Diperketat
Terkait potensi penyalahgunaan BBM subsidi oleh kelompok masyarakat mampu, pemerintah mengandalkan sistem digital MyPertamina sebagai salah satu instrumen pengawasan.
Melalui sistem tersebut, pembelian BBM subsidi hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdaftar. Selain itu terdapat batasan volume pembelian harian untuk mencegah penyimpangan distribusi.
Pemerintah juga menilai sebagian besar kendaraan mewah tetap membutuhkan bahan bakar dengan angka oktan tinggi sehingga tidak mudah beralih ke BBM bersubsidi.
Harga Bisa Turun Jika Minyak Dunia Melandai
Pemerintah membuka peluang harga BBM non subsidi kembali turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.
Muhammad Putra Hutama menjelaskan bahwa penyesuaian harga bersifat dinamis mengikuti perkembangan pasar global. Jika konflik di Timur Tengah mereda dan harga minyak kembali stabil, maka harga BBM non subsidi berpotensi ikut terkoreksi.
Saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 60 persen kebutuhan minyak nasional, dengan sebagian pasokan berasal dari kawasan Timur Tengah. Karena itu, perubahan harga minyak dunia sangat memengaruhi biaya pengadaan BBM di dalam negeri.
Pemerintah berharap kondisi global segera membaik sehingga tekanan terhadap harga energi dapat berkurang dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Editor : M. Helmi Nurhisam