BLITAR KAWENTAR – Kabar mengenai kenaikan gaji ASN kembali menjadi perbincangan hangat setelah beredar informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur negara, anggota TNI, Polri, hingga pejabat negara. Di tengah kabar tersebut, perhatian publik justru tertuju pada nasib jutaan tenaga honorer yang masih menanti kepastian status dan kesejahteraan mereka.
Informasi mengenai kenaikan gaji ASN disebut berlandaskan kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur negara. Namun hingga saat ini, masyarakat masih menunggu kepastian terkait besaran kenaikan yang akan diberikan.
Ramainya pembahasan soal kenaikan gaji ASN juga memunculkan berbagai pertanyaan. Salah satunya mengenai apakah pemerintah akan memberikan perhatian yang sama kepada tenaga honorer yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan terkait status kepegawaian dan penghasilan.
Perpres Jadi Dasar Kebijakan Kesejahteraan ASN
Dalam pembahasan yang beredar, disebutkan bahwa pemerintah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Regulasi tersebut disebut menjadi salah satu dasar kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah disebut memberikan perhatian khusus kepada sejumlah profesi strategis seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh lapangan. Selain peningkatan gaji pokok, pemerintah juga mendorong penerapan sistem penghargaan berbasis kinerja atau total reward.
Konsep tersebut bertujuan memberikan apresiasi lebih besar kepada pegawai yang menunjukkan kinerja optimal dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Besaran Kenaikan Gaji Masih Menunggu Kepastian
Meski isu kenaikan gaji semakin ramai dibahas, hingga kini belum ada angka resmi yang diumumkan pemerintah terkait besaran kenaikan bagi ASN, TNI, Polri, maupun pejabat negara.
Sejumlah pihak mengaitkan rencana tersebut dengan kebijakan kenaikan gaji pada tahun 2024 lalu. Saat itu pemerintah menaikkan gaji ASN, TNI, dan Polri sebesar 8 persen, yang menjadi kenaikan tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Sebelumnya, kenaikan gaji aparatur negara juga terjadi pada 2019 sebesar 5 persen dan pada 2015 sekitar 6 persen untuk kalangan TNI dan Polri. Karena itu, banyak pihak mencoba memperkirakan bahwa kenaikan berikutnya bisa berada pada kisaran yang tidak jauh berbeda.
Namun demikian, hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan keputusan final mengenai angka maupun waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.
Nasib Honorer Kembali Jadi Perhatian
Di tengah kabar peningkatan kesejahteraan ASN, perhatian publik juga tertuju kepada tenaga honorer. Pasalnya, masih banyak honorer yang berharap adanya solusi konkret terkait status kerja dan peningkatan pendapatan mereka.
Salah satu program yang pernah menjadi perhatian adalah rencana pemberian tambahan penghasilan bagi guru honorer yang memenuhi syarat tertentu. Selain itu, pemerintah juga menargetkan percepatan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski berbagai program telah diumumkan, realisasi di lapangan masih menjadi sorotan. Banyak pihak menilai bahwa penyelesaian persoalan honorer menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius agar tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan antara ASN dan tenaga non-ASN.
Pemerintah Dihadapkan pada Tantangan Global
Dalam menjalankan berbagai program kesejahteraan, pemerintah juga menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak ringan. Ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik, hingga perlambatan ekonomi di sejumlah negara menjadi faktor yang memengaruhi kebijakan fiskal nasional.
Meski demikian, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparatur negara. Karena itu, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penggajian dan reformasi birokrasi dipastikan akan mempertimbangkan kondisi keuangan negara secara menyeluruh.
Masyarakat kini menantikan kepastian resmi dari pemerintah terkait rencana kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara. Di sisi lain, harapan agar nasib tenaga honorer mendapat solusi yang adil juga terus menjadi perhatian publik di berbagai daerah.
Editor : Gita Dwi Nuraini