BLITAR KAWENTAR – Wacana perubahan skema dana pensiun PNS kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah kembali mengkaji reformasi sistem pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencana yang sudah bergulir sejak 2015 tersebut disebut dapat mengubah cara pembayaran manfaat pensiun, mulai dari pencairan sekaligus hingga peningkatan manfaat bulanan.
Perubahan skema dana pensiun PNS dinilai penting karena beban pembayaran pensiun yang terus meningkat setiap tahun. Saat ini, pembayaran pensiun bagi PNS, TNI, dan Polri masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme yang dikenal sebagai pay as you go.
Dalam pembahasan terbaru, skema dana pensiun PNS yang sedang dikaji pemerintah mengarah pada sistem fully funded atau pendanaan penuh. Melalui sistem tersebut, dana pensiun akan dibangun dari iuran peserta dan kontribusi pemerintah sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Beban Pensiun Capai Ratusan Triliun Rupiah
Berdasarkan penjelasan yang berkembang dalam kajian reformasi pensiun, anggaran pembayaran pensiun PNS, TNI, dan Polri mencapai sekitar Rp120 triliun per tahun untuk melayani jutaan penerima manfaat.
Saat ini pembayaran pensiun PNS dikelola oleh PT Taspen, sedangkan pensiunan TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri. Namun sejumlah pihak menilai tata kelola program pensiun masih memerlukan penyempurnaan agar lebih berkelanjutan di masa depan.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya juga menyoroti perlunya penguatan regulasi dan tata kelola penyelenggaraan program pensiun agar sesuai dengan perkembangan sistem jaminan sosial nasional.
Iuran ASN Lebih Besar Dibanding Pekerja Swasta
Dalam sistem yang berlaku saat ini, ASN, TNI, dan Polri membayar iuran pensiun sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.
Manfaat yang diperoleh peserta tidak hanya untuk pensiunan itu sendiri, tetapi juga dapat mencakup pasangan dan anak yang memenuhi persyaratan tertentu.
Sementara itu, pada sektor swasta, program jaminan pensiun dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan total iuran sebesar 3 persen dari upah. Iuran tersebut ditanggung bersama oleh perusahaan dan pekerja.
Perbedaan struktur iuran dan manfaat inilah yang menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pembahasan reformasi dana pensiun ASN.
Pemerintah Kaji Skema Fully Funded
Pemerintah saat ini mengkaji penerapan sistem fully funded sebagai alternatif dari mekanisme yang berlaku sekarang.
Melalui skema tersebut, dana pensiun akan dihimpun dan dikembangkan melalui investasi dalam jangka panjang sehingga manfaat yang diterima peserta dapat lebih optimal saat memasuki masa pensiun.
Dalam sejumlah simulasi yang beredar, pensiunan dengan jabatan tinggi berpotensi menerima manfaat pensiun bulanan yang lebih besar dibandingkan sistem saat ini.
Bahkan muncul opsi lain berupa pencairan manfaat pensiun sekaligus dalam jumlah besar saat peserta memasuki masa pensiun. Nilainya diperkirakan dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah tergantung masa kerja dan akumulasi dana yang dimiliki.
Namun usulan pencairan sekaligus tersebut masih menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai langkah itu berisiko jika penerima tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik.
Masuk Program Legislasi Nasional
Meski belum diputuskan secara final, reformasi sistem dana pensiun ASN disebut telah masuk dalam pembahasan pemerintah dan menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi.
Pemerintah berharap sistem baru nantinya mampu menciptakan keberlanjutan pembiayaan pensiun sekaligus memberikan manfaat yang lebih optimal bagi ASN setelah memasuki masa purnatugas.
Di sisi lain, perubahan skema juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN yang selama ini menjadi sumber utama pembayaran pensiun jutaan aparatur negara.
Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan kajian mendalam untuk menentukan model yang paling tepat agar kepentingan negara dan kesejahteraan ASN tetap dapat berjalan seimbang dalam jangka panjang.
Editor : Gita Dwi Nuraini