BLITAR KAWENTAR – Kabar penting bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang hingga akhir 2025 belum menerima saldo bantuan sosial di kartu KKS. Memasuki awal 2026, muncul harapan baru setelah dilakukan pendataan ulang terhadap penerima bansos yang berstatus KKS tidak distribusi.
Informasi tersebut menjadi perhatian banyak penerima bantuan yang selama beberapa bulan terakhir belum mendapatkan pencairan PKH maupun BPNT, meskipun kartu KKS sudah diterima dan aktif digunakan.
Bagi pemilik KKS lama maupun baru yang belum memperoleh saldo bansos pada akhir 2025, pemerintah melalui mekanisme pendataan kembali disebut mulai mengumpulkan data penerima yang mengalami kendala administrasi. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang pencairan bantuan sosial pada tahun 2026.
Selain itu, pemerintah juga memastikan sejumlah program bansos reguler tetap berlanjut sepanjang 2026, termasuk PKH dan BPNT yang menjadi program utama perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pendataan Ulang KPM Berstatus KKS Tidak Distribusi
Salah satu persoalan yang banyak ditemukan pada akhir 2025 adalah penerima bantuan yang telah memiliki kartu KKS, namun dalam sistem masih tercatat dengan status KKS tidak distribusi.
Akibat status tersebut, bantuan PKH maupun BPNT tidak dapat masuk ke rekening penerima meskipun mereka dinilai memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.
Pada Januari 2026, dilakukan pengumpulan data terhadap KPM yang mengalami kendala tersebut. Data yang diminta meliputi nama penerima, nomor induk kependudukan (NIK), nomor rekening, serta nomor kartu KKS yang dimiliki.
Pendataan ini menjadi bagian dari upaya verifikasi agar penerima yang sebelumnya terkendala administrasi dapat kembali masuk dalam proses penyaluran bantuan sosial tahun 2026.
Bagi penerima yang masih berada dalam kategori desil rendah dan memenuhi syarat penerima bansos, peluang untuk kembali menerima bantuan masih terbuka setelah proses verifikasi selesai dilakukan.
PKH dan BPNT Dipastikan Tetap Berlanjut
Di tengah berbagai perubahan program bantuan pemerintah, PKH dan BPNT dipastikan tetap menjadi program reguler yang berlanjut pada 2026.
Program keluarga harapan masih menjadi bantuan utama bagi keluarga miskin yang memiliki komponen pendidikan, kesehatan, lansia, maupun penyandang disabilitas. Sementara BPNT tetap diberikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Selain PKH dan BPNT, sejumlah bantuan lain juga masih berlanjut seperti Program Indonesia Pintar (PIP), BLT Dana Desa, bantuan atensi bagi anak yatim piatu, serta beberapa program bantuan daerah yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah.
Sejumlah Bantuan Dihentikan Sementara
Meski program reguler tetap berjalan, beberapa bantuan yang sempat disalurkan pada 2025 tidak lagi tersedia pada awal 2026.
Salah satunya adalah bantuan permakanan bagi lansia tunggal dan penyandang disabilitas yang sebelumnya menerima makanan siap saji secara rutin. Program tersebut untuk sementara dihentikan sejak 1 Januari 2026 sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah.
Selain itu, bantuan beras yang sempat diberikan pada 2025 juga belum kembali disalurkan pada awal tahun ini. Begitu pula program penebalan bantuan sosial dan sejumlah bantuan tambahan lainnya yang sebelumnya diberikan sebagai stimulus sementara.
Penerima Diminta Tetap Pantau Status Bantuan
Bagi penerima bansos yang belum mendapatkan saldo bantuan hingga saat ini, pemerintah mengimbau agar terus memantau status kepesertaan melalui sistem yang tersedia.
Penerima yang status kartunya belum dinonaktifkan atau belum berstatus "close" masih memiliki peluang untuk masuk dalam proses pencairan berikutnya setelah verifikasi dan validasi data selesai dilakukan.
Namun demikian, masyarakat juga diingatkan agar tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial. Pemerintah menegaskan bahwa bansos merupakan bentuk dukungan sementara untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, sementara kemandirian ekonomi tetap menjadi tujuan utama program perlindungan sosial.
Dengan adanya pendataan ulang terhadap penerima yang mengalami kendala administrasi, banyak KPM berharap pencairan PKH dan BPNT pada 2026 dapat berjalan lebih lancar serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Editor : Gita Dwi Nuraini