BLITAR KAWENTAR - Isu mengenai kenaikan gaji pensiunan 12 persen pada pencairan gaji 1 Juli 2026 kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pensiunan ASN, TNI, Polri, serta penerima pensiun janda dan duda. Informasi yang beredar luas di media sosial menyebutkan bahwa pemerintah akan kembali menaikkan gaji pensiunan sebesar 12 persen mulai Juli 2026.
Kabar tersebut langsung menarik perhatian para pensiunan yang selama ini berharap adanya penyesuaian penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup di tengah meningkatnya biaya ekonomi. Bahkan, sejumlah unggahan di media sosial menyertakan tabel nominal gaji baru yang diklaim akan berlaku mulai pencairan bulan Juli 2026.
Namun, benarkah kenaikan gaji pensiunan 12 persen tersebut akan diberlakukan pada tahun ini? PT Taspen akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait informasi yang ramai beredar tersebut.
Dalam berbagai informasi yang viral, disebutkan bahwa seluruh pensiunan dari golongan I hingga golongan IV akan menerima tambahan gaji sebesar 12 persen. Narasi tersebut juga menyebutkan bahwa kenaikan akan berlaku untuk pensiunan PNS, TNI, Polri, maupun penerima pensiun janda dan duda.
Kabar itu memunculkan optimisme di kalangan pensiunan karena tambahan penghasilan dinilai dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok lansia yang mengandalkan dana pensiun sebagai sumber pendapatan utama.
Kenaikan 12 Persen Ternyata Bukan Kebijakan Baru
Berdasarkan penjelasan yang beredar dari PT Taspen, informasi mengenai kenaikan gaji pensiunan 12 persen sebenarnya bukan kebijakan baru yang diterbitkan pada tahun 2026.
Penyesuaian gaji sebesar 12 persen tersebut telah resmi diberlakukan pemerintah sejak Januari 2024 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Aturan itu menjadi dasar hukum kenaikan gaji pensiunan yang berlaku hingga saat ini.
Dengan kata lain, kenaikan 12 persen yang saat ini ramai dibicarakan bukanlah tambahan kenaikan baru yang akan diterapkan pada Juli 2026, melainkan kebijakan yang sudah berjalan selama lebih dari dua tahun.
Baca Juga: Kebut Proyek Sekolah Rakyat, Pemkot Blitar Masih Terkendala Rekrutmen Calon Siswa Baru
PT Taspen Tegaskan Belum Ada Regulasi Baru
PT Taspen selaku pengelola dana pensiun menegaskan bahwa hingga Juni 2026 belum terdapat dasar hukum baru yang mengatur kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026.
Seluruh pembayaran pensiun yang dilakukan saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Sampai sekarang, pemerintah juga belum mengumumkan regulasi, keputusan resmi, maupun kebijakan baru mengenai penyesuaian besaran gaji pensiunan.
Karena itu, informasi yang menyebutkan adanya kenaikan tambahan sebesar 12 persen mulai Juli 2026 dinyatakan belum memiliki landasan hukum yang sah.
PT Taspen mengimbau para pensiunan agar selalu mengacu pada informasi resmi dari pemerintah dan Taspen untuk menghindari kesalahpahaman akibat informasi yang belum terverifikasi.
Isu Rapel Juga Belum Memiliki Dasar Hukum
Selain isu kenaikan gaji, beredar pula kabar mengenai kemungkinan pembayaran rapel kepada pensiunan. Namun PT Taspen kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang mengatur mekanisme pembayaran rapel gaji pensiunan pada tahun 2026.
Tanpa adanya regulasi resmi, tidak terdapat perubahan nominal pembayaran pensiun maupun tambahan rapel yang dapat dicairkan kepada penerima manfaat.
Dengan demikian, para pensiunan diminta untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang menjanjikan kenaikan gaji atau pencairan rapel sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah.
Besaran Gaji Masih Mengacu Aturan Lama
Saat ini besaran gaji pensiunan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2024. Nominal yang diterima masing-masing pensiunan berbeda sesuai golongan, masa kerja, dan status penerima manfaat.
PT Taspen memastikan pembayaran pensiun bulan Juli 2026 tetap berjalan sesuai jadwal. Namun hingga saat ini belum ada perubahan besaran gaji maupun tambahan kenaikan baru sebesar 12 persen seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Karena itu, pensiunan ASN, TNI, Polri, maupun penerima pensiun janda dan duda diharapkan menunggu informasi resmi dari pemerintah apabila nantinya terdapat kebijakan baru terkait penyesuaian penghasilan pensiun.
Editor : Gita Dwi Nuraini