BLITAR KAWENTAR– Isu gaji PNS kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung masih rendahnya kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, salah satu penyebab anggaran negara kerap tidak mencukupi untuk meningkatkan gaji pegawai negeri adalah masih adanya kebocoran anggaran dan banyaknya perusahaan negara yang tidak efisien.
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola keuangan negara. Ia menilai efisiensi anggaran menjadi langkah penting agar belanja negara dapat lebih tepat sasaran, termasuk untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ASN di masa mendatang.
Di sisi lain, gaji PNS dan kesejahteraan pensiunan juga menjadi perhatian dalam rapat dengar pendapat PT Taspen bersama Komisi XI DPR RI. Direktur Utama PT Taspen, Rony, memaparkan kondisi terkini perusahaan yang mengelola program pensiun dan tabungan hari tua bagi jutaan ASN di Indonesia.
Prabowo Soroti Kebocoran Anggaran Negara
Prabowo mengatakan pemerintah menemukan masih banyak kebocoran yang berdampak pada kemampuan negara dalam membiayai berbagai program, termasuk peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara.
Menurutnya, pemerintah saat ini terus melakukan efisiensi di berbagai sektor, salah satunya dengan menata ulang badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif.
Ia mengungkapkan jumlah perusahaan negara yang sebelumnya mencapai lebih dari seribu unit kini mulai dikurangi secara bertahap. Ratusan perusahaan disebut telah ditutup sebagai bagian dari upaya mengurangi pemborosan anggaran.
Prabowo menilai langkah tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah setiap tahun sekaligus memperbaiki tata kelola BUMN.
Taspen Layani Hampir 8 Juta Peserta
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Direktur Utama PT Taspen menjelaskan perusahaan saat ini melayani sekitar 7,87 juta peserta.
Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 4,7 juta peserta aktif dan lebih dari 3,1 juta penerima pensiun. Untuk melayani seluruh peserta, Taspen memiliki 57 kantor cabang, sekitar 17 ribu titik layanan, 44 mitra bayar, serta petugas di berbagai Mal Pelayanan Publik.
Rony menegaskan pelayanan dan investasi menjadi dua fokus utama Taspen dalam mengelola dana pensiun ASN.
Perusahaan juga terus mengembangkan berbagai layanan digital, seperti autentikasi digital, layanan klaim otomatis, layanan tanpa dokumen, hingga penyelesaian klaim dalam waktu satu jam.
Layanan Digital Belum Dimanfaatkan Maksimal
Meski berbagai inovasi telah disediakan, pemanfaatan layanan digital masih belum optimal.
Taspen mencatat baru sekitar 35 persen peserta yang mengajukan klaim pensiun secara digital. Sisanya masih memilih datang langsung ke kantor cabang untuk mengurus administrasi secara manual.
Hal serupa juga terjadi pada proses autentikasi pensiunan. Sekitar 58 persen peserta telah menggunakan autentikasi digital melalui telepon seluler, sedangkan 42 persen lainnya masih melakukan verifikasi secara langsung.
Menurut Rony, kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih banyak pensiunan yang belum terbiasa menggunakan teknologi atau merasa lebih aman memperoleh pelayanan secara tatap muka.
Karena itu, Taspen tetap mempertahankan layanan manual, termasuk mendatangi rumah peserta yang membutuhkan bantuan dalam proses autentikasi.
Dana Kelolaan Tembus Rp400 Triliun
Taspen juga memaparkan besarnya dana yang dikelola perusahaan. Hingga periode pelaporan terakhir, aset Program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) mencapai sekitar Rp149,53 triliun.
Sementara dana Program Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dipercayakan kepada Taspen mencapai sekitar Rp250,77 triliun.
Dengan demikian, total dana kelolaan perusahaan telah melampaui Rp400 triliun.
Selain menjaga keberlanjutan dana pensiun, Taspen juga mencatat tingkat kepuasan peserta terus mengalami peningkatan berdasarkan survei yang dilakukan lembaga independen. Perusahaan menilai peningkatan kualitas layanan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan jutaan ASN aktif maupun pensiunan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, pernyataan Prabowo mengenai efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola BUMN menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan ASN, termasuk kebijakan terkait gaji PNS, akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperkuat kondisi fiskal dan mengurangi kebocoran anggaran negara.
Editor : Cholifatun Nisak