BLITAR KAWENTAR- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa APBN 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan “alat perjuangan bangsa” untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027 bersama Komisi XI DPR RI.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa APBN 2027 harus menjadi instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi nasional, serta memastikan seluruh warga negara mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Ia menyebut APBN sebagai wujud komitmen negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemakmuran.
APBN 2027 sebagai Instrumen Perjuangan Ekonomi
Prabowo menyampaikan bahwa APBN disusun berdasarkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Menurutnya, kebijakan fiskal harus menjadi pedoman pembangunan nasional yang tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada dampak nyata bagi rakyat.
Ia menegaskan bahwa APBN 2027 akan diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah juga akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Angka Kunci KEM PPKF 2027
Dalam kerangka ekonomi makro 2027, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi penting. Pendapatan negara ditargetkan berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB.
Defisit anggaran dalam APBN 2027 dijaga pada level 1,80 hingga 2,40 persen PDB, dengan komitmen untuk terus ditekan secara bertahap. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada di kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Nilai tukar rupiah juga diperkirakan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sementara inflasi ditargetkan stabil pada 1,5 hingga 3,5 persen. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.
Strategi Fiskal dan Stabilitas Ekonomi
Prabowo menegaskan bahwa strategi fiskal dalam APBN 2027 akan tetap prudent dan berkelanjutan. Pemerintah akan menjaga keseimbangan antara belanja negara dan stabilitas makroekonomi, termasuk nilai tukar rupiah dan inflasi.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan lifting minyak bumi sebesar 602 hingga 615 ribu barel per hari, serta lifting gas sebesar 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari. Sektor energi dinilai menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Fokus Kesejahteraan Rakyat
Dalam arah kebijakan fiskal 2027, pemerintah juga menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Program prioritas mencakup pengembangan desa nelayan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan UMKM, hingga perluasan jaminan sosial bagi masyarakat lanjut usia.
Prabowo juga menyoroti pentingnya kesejahteraan guru sebagai fondasi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Ia menegaskan bahwa guru harus mendapatkan perhatian serius agar dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.
Selain itu, pemerintah berencana membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan, dengan 1.386 desa ditargetkan mulai diresmikan pada tahun berjalan sebagai bagian dari transformasi ekonomi pesisir.
Penutup
Melalui arah kebijakan APBN 2027, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen. Negara, menurut Prabowo, harus memastikan seluruh kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dengan pendekatan tersebut, APBN tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga simbol perjuangan negara dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat secara ekonomi.
Editor : Cholifatun Nisak