BLITAR KAWENTAR – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kebocoran anggaran negara kembali menjadi sorotan. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa perbaikan tata kelola keuangan negara menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah terus melakukan efisiensi, termasuk menutup ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif.
Menurut Prabowo, kebocoran anggaran selama bertahun-tahun menjadi penyebab berbagai program pemerintah, termasuk peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), belum dapat berjalan maksimal. Pernyataan tersebut kembali menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan gaji guru, gaji PNS, hingga pelayanan bagi pensiunan ASN.
"Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Karena uangnya tidak ada, diambil terus," ujar Prabowo.
Ia menyebut kebocoran anggaran yang terjadi selama ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp2.500 triliun setiap tahun. Karena itu, pemerintah mulai melakukan berbagai langkah pembenahan di sektor keuangan negara.
Pemerintah Tutup Ratusan BUMN Bermasalah
Prabowo mengungkapkan, saat pertama kali menjabat sebagai presiden dirinya mengira jumlah perusahaan milik negara hanya sekitar 300 perusahaan. Namun setelah dilakukan pendataan, ternyata jumlahnya mencapai lebih dari 1.000 perusahaan.
Pemerintah kemudian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Hingga saat ini, sekitar 240 perusahaan negara telah ditutup karena terus mengalami kerugian. Ke depan, jumlah perusahaan yang akan dihentikan operasionalnya diperkirakan bisa mencapai 700 hingga 800 perusahaan.
Menurut Prabowo, penutupan perusahaan yang terus merugi mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membayar direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak memberikan kontribusi positif.
"Sudah rugi, minta bonus lagi," kata Prabowo.
PT Taspen Paparkan Pelayanan Pensiunan ASN
Dalam rapat yang sama bersama Komisi XI DPR RI, Direktur Utama PT Taspen, Roni, memaparkan kondisi terkini perusahaan setelah resmi menjabat sejak 17 Desember 2024.
Ia menegaskan bahwa PT Taspen memiliki dua fokus utama, yakni pelayanan kepada peserta dan pengelolaan investasi dana pensiun.
Saat ini Taspen melayani sekitar 8,7 juta peserta, terdiri dari 4,7 juta peserta aktif dan 3,1 juta penerima pensiun.
Untuk menjangkau seluruh peserta, Taspen memiliki 57 kantor cabang, 17.000 titik layanan, bekerja sama dengan 44 mitra bayar, serta menempatkan petugas di sejumlah Mal Pelayanan Publik.
Baca Juga: Lahan Pacuan Kuda di Talun Blitar Bakal Dibangun Sekolah Rakyat, Pemkab Ungkap Progresnya
Digitalisasi Belum Dimanfaatkan Maksimal
Meski telah menghadirkan berbagai layanan digital seperti autentikasi digital, layanan tanpa dokumen, Taspen One Hour Online Service, layanan klaim otomatis, hingga layanan klaim satu jam, tingkat pemanfaatannya masih relatif rendah.
Roni mengungkapkan, baru sekitar 35 persen peserta yang mengajukan klaim secara digital. Sebaliknya, sekitar 65 persen masih memilih mengurus klaim secara manual.
Sementara untuk autentikasi penerima pensiun, baru 58 persen peserta yang memanfaatkan sistem digital. Sisanya masih datang langsung ke kantor cabang atau menerima kunjungan petugas Taspen.
Menurutnya, banyak pensiunan yang masih merasa lebih nyaman menggunakan layanan manual karena belum terbiasa menggunakan teknologi dan khawatir menjadi korban penipuan digital.
Karena itu, Taspen tetap mempertahankan layanan tatap muka dan kunjungan langsung kepada peserta yang membutuhkan bantuan.
Kinerja Keuangan Tetap Positif
Di bidang keuangan, Taspen mencatat total aset program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) mencapai Rp149,53 triliun. Sementara dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola mencapai Rp250,77 triliun.
Meski rasio pembayaran klaim THT mencapai 257 persen, perusahaan masih mampu menjaga kondisi keuangan melalui hasil investasi yang mencapai 7,68 persen untuk program THT dan 7,24 persen untuk AIP, atau berada di atas rata-rata pasar.
Taspen juga membukukan laba korporasi sebesar Rp1,2 triliun sepanjang 2024. Menurut Roni, capaian tersebut menunjukkan kondisi perusahaan tetap sehat di tengah tingginya kewajiban pembayaran manfaat kepada jutaan pensiunan ASN.
Paparan tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa pemerintah tidak hanya berupaya melakukan efisiensi anggaran negara, tetapi juga terus memperkuat pelayanan publik dan menjaga keberlanjutan program pensiun bagi ASN melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Editor : Gita Dwi Nuraini