BLITARKAWENTAR.JAWAPOS.COM – Kenaikan gaji ASN 2026 hingga kini masih belum menemui titik terang. Memasuki paruh kedua tahun 2025, pemerintah belum mengumumkan keputusan resmi mengenai penyesuaian gaji bagi aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ketidakpastian mengenai kenaikan gaji ASN 2026 disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widiantini. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas rencana penyesuaian gaji aparatur negara.
Namun demikian, kenaikan gaji ASN 2026 belum bisa dipastikan karena seluruh keputusan tetap bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah masih harus memastikan kondisi fiskal tetap sehat sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak pada belanja negara.
MenPAN RB Sudah Bersurat ke Kementerian Keuangan
Rini Widiantini menjelaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan telah dilakukan sebagai bagian dari proses pembahasan kebijakan penghasilan ASN tahun depan.
Meski begitu, keputusan akhir belum berada di tangan Kementerian PANRB. Seluruh usulan tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara serta prioritas belanja pemerintah pada 2026.
Artinya, peluang kenaikan gaji masih terbuka, tetapi belum dapat dipastikan hingga pemerintah menyelesaikan evaluasi kondisi fiskal.
Gaji ASN 2026 Masih Mengacu Aturan yang Berlaku
Karena belum ada keputusan baru, maka besaran gaji ASN pada 2026 sementara ini masih mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.
Pemerintah masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pembayaran gaji PNS.
Dengan demikian, selama belum ada regulasi baru yang diterbitkan pemerintah, besaran gaji pokok ASN dipastikan tidak mengalami perubahan.
Terakhir Naik pada 2024
Pemerintah terakhir kali menaikkan gaji pokok PNS pada 2024 dengan besaran mencapai 8 persen. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara.
Selain kenaikan gaji pokok, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap tunjangan kinerja (tukin) di sejumlah kementerian dan lembaga.
Besaran tukin diberikan berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi masing-masing instansi. Bahkan, pada beberapa kementerian, besaran tunjangan juga disesuaikan hingga tingkat direktorat atau struktur organisasi tertentu.
Baca Juga: Gaji ASN 2026 Belum Diputuskan, Menteri Keuangan Ungkap Syarat Utama Sebelum Kenaikan Disahkan
APBN Jadi Penentu Kebijakan
Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan mengenai gaji ASN harus memperhatikan kemampuan APBN. Penyesuaian belanja pegawai tidak bisa diputuskan tanpa mempertimbangkan kondisi penerimaan negara dan stabilitas fiskal.
Karena itu, Kementerian Keuangan bersama Kementerian PANRB masih terus melakukan pembahasan sebelum menetapkan keputusan resmi.
Jutaan PNS dan PPPK pun kini masih menunggu kepastian apakah pemerintah akan kembali menaikkan gaji pada 2026 atau tetap mempertahankan besaran yang berlaku saat ini.
Hingga ada pengumuman resmi dari pemerintah, gaji ASN 2026 dipastikan masih mengacu pada aturan yang berlaku, sementara peluang kenaikan tetap bergantung pada hasil evaluasi kemampuan anggaran negara.
Editor : M. Helmi Nurhisam