BLITAR KAWENTAR - Mengapa Nusron Wahid dipilih menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)? Pertanyaan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih dan menunjuk politikus Partai Golkar itu untuk memimpin kementerian yang menangani urusan agraria dan pertanahan.
Penunjukan Nusron Wahid bukan tanpa alasan. Selama lebih dari dua dekade, ia memiliki rekam jejak yang panjang di dunia birokrasi, organisasi kemasyarakatan, politik, hingga pemerintahan.
Pengalaman lintas sektor itu dinilai menjadi modal penting untuk memimpin Kementerian ATR/BPN yang memiliki tugas strategis dalam mengelola pertanahan dan tata ruang nasional.
Di tengah berbagai persoalan agraria yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari konflik lahan, sertifikasi tanah, hingga praktik mafia tanah, sosok pemimpin yang memahami tata kelola pemerintahan menjadi salah satu kebutuhan utama. Nusron Wahid dinilai memiliki bekal tersebut melalui perjalanan kariernya.
Berpengalaman di Dunia Birokrasi
Sebelum aktif di panggung politik nasional, Nusron telah mengenal lingkungan birokrasi sejak awal tahun 2000-an. Ia pernah menjadi staf ahli di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada periode 2000–2001.
Setelah itu, Nusron melanjutkan pengabdiannya di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada 2001–2002. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman mengenai mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan, hingga koordinasi antarlembaga.
Baca Juga: BRI Berhasil Tekan Cost of Fund dan Perkuat Profitabilitas di Bawah Supervisi Danantara
Bekal birokrasi itu kemudian menjadi salah satu nilai tambah ketika ia dipercaya menduduki berbagai posisi penting di tingkat nasional.
Pernah Memimpin Lembaga Pemerintah
Kemampuan manajerial Nusron semakin teruji ketika dipercaya menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada periode 2014–2019.
Selama memimpin BNP2TKI, Nusron bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia, termasuk memperkuat perlindungan serta meningkatkan koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan perwakilan Indonesia di luar negeri.
Pengalaman memimpin lembaga pemerintah berskala nasional tersebut menunjukkan kemampuannya dalam mengelola organisasi besar dengan cakupan pelayanan yang luas.
Baca Juga: Partisipasi di Bazar Blitar Djadoel, Rumah BUMN Terus Pacu UMKM Naik Kelas
Rekam Jejak Politik yang Panjang
Selain berpengalaman di birokrasi, Nusron juga memiliki perjalanan politik yang panjang. Ia bergabung dengan Partai Golkar dan dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Kepercayaan masyarakat terhadap Nusron juga terlihat dari keberhasilannya terpilih sebagai anggota DPR RI selama lima periode dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kudus, Jepara, dan Demak.
Selama berada di parlemen, ia terlibat dalam pembahasan berbagai kebijakan nasional serta menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Pengalaman tersebut memperluas pemahamannya terhadap proses penyusunan kebijakan negara.
Baca Juga: Bangun Kedaulatan Pangan Nasional, Kementerian ATR/BPN Targetkan 87% LBS jadi LP2B
Aktif di Organisasi Kemasyarakatan
Di luar birokrasi dan politik, Nusron juga dikenal aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Ia memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan pernah memimpin Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
Kiprah di organisasi tersebut membuatnya terbiasa membangun komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat. Kemampuan menjalin koordinasi dan membangun kolaborasi menjadi salah satu aspek penting dalam kepemimpinannya.
Pengalaman organisasi juga membentuk karakter Nusron sebagai sosok yang terbiasa bekerja bersama berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan publik.
Baca Juga: Satpol PP Kabupaten Blitar Terima Alokasi DBHCHT Rp 487 Juta untuk Berantas Rokok Ilegal
Mengemban Tugas Besar di ATR/BPN
Sebagai Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid kini mengemban tanggung jawab besar dalam mempercepat reforma agraria, meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, memperluas digitalisasi layanan, serta menyelesaikan berbagai konflik pertanahan di Indonesia.
Selain itu, pemberantasan mafia tanah dan percepatan sertifikasi tanah masyarakat juga menjadi agenda penting yang harus diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah.
Dengan pengalaman sebagai akademisi, wartawan, birokrat, pimpinan lembaga negara, anggota DPR RI, hingga tokoh organisasi, Nusron dinilai memiliki bekal yang cukup untuk memimpin kementerian tersebut.
Kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto menjadi awal dari tantangan baru bagi Nusron Wahid. Masyarakat pun menaruh harapan agar berbagai persoalan agraria dapat diselesaikan melalui kebijakan yang berpihak pada kepastian hukum, keadilan, dan pelayanan publik yang semakin baik.
Editor : Aprillita Saskia Azzahrah Putri Kurniawan