BLITAR KAWENTAR – Mengurus sertifikat tanah warisan masih menjadi hal yang dianggap rumit oleh sebagian masyarakat. Padahal, proses peralihan hak atas tanah melalui pewarisan dapat berlangsung lebih mudah apabila seluruh persyaratan administrasi dipenuhi sejak awal.
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengatur mekanisme pengurusan sertifikat tanah warisan.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar hukum pelayanan pertanahan di Indonesia.
Baca Juga: Program Menteri Nusron Wahid, Dari Reforma Agraria hingga Berantas Mafia Tanah
Masyarakat yang menjadi ahli waris perlu memahami dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mendatangi kantor pertanahan. Kelengkapan berkas menjadi salah satu faktor utama yang menentukan cepat atau lambatnya proses penerbitan sertifikat atas nama ahli waris.
Dokumen Berbeda Sesuai Status Tanah
Persyaratan pengurusan sertifikat tanah warisan dibedakan berdasarkan status tanah, yakni apakah tanah tersebut telah memiliki sertifikat atau belum bersertifikat.
Apabila tanah sudah bersertifikat, ahli waris diwajibkan membawa sertifikat asli sebagai bukti kepemilikan. Selain itu, harus dilampirkan surat kematian pemilik tanah yang diterbitkan instansi berwenang sebagai bukti bahwa pemegang hak telah meninggal dunia.
Tak kalah penting, ahli waris juga harus menyertakan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Dokumen ini menjadi dasar penetapan siapa saja yang berhak menerima hak atas tanah tersebut.
Dengan tiga dokumen utama tersebut, proses administrasi di kantor pertanahan dapat dilanjutkan menuju tahap pemeriksaan berkas.
Tanah Belum Bersertifikat Memerlukan Dokumen Tambahan
Sementara itu, ketentuan berbeda berlaku bagi tanah yang belum memiliki sertifikat.
Selain surat tanda bukti ahli waris, pemohon diwajibkan melampirkan surat keterangan penguasaan tanah yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa tanah memang dikuasai oleh pewaris sebelum dialihkan kepada ahli waris.
Apabila ahli waris lebih dari satu orang, maka wajib dilengkapi dengan akta pembagian waris. Akta tersebut berfungsi menjelaskan pembagian hak masing-masing ahli waris sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Baca Juga: Cara Mengurus Sertifikat Tanah Hilang, ATR/BPN Ungkap 4 Langkah Resmi dan Biayanya Hanya Rp350 Ribu
Sebaliknya, apabila penerima warisan hanya satu orang, maka proses pendaftaran cukup menggunakan surat tanda bukti sebagai ahli waris tanpa harus membuat akta pembagian waris.
Kelengkapan Berkas Menentukan Cepatnya Pelayanan
Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat memastikan seluruh dokumen telah lengkap sebelum mengajukan permohonan ke kantor pertanahan.
Berkas yang tidak lengkap berpotensi menyebabkan proses pemeriksaan administrasi tertunda karena pemohon harus melengkapi dokumen yang masih kurang.
Baca Juga: Toko Seragam Diserbu Wali Murid Jelang Masuk Sekolah, Penjualan Capai 300 Potong per Hari di Blitar
Selain itu, setiap dokumen yang diajukan harus asli atau telah dilegalisasi sesuai ketentuan agar dapat diverifikasi oleh petugas.
Persiapan administrasi sejak awal juga membantu mempercepat proses pemeriksaan data yuridis maupun data fisik tanah yang menjadi bagian dari tahapan pendaftaran hak.
Ahli Waris Diimbau Tidak Menunda Pengurusan
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda pengurusan sertifikat tanah warisan setelah pewaris meninggal dunia.
Selain memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sertifikat yang telah dibalik nama juga memudahkan ahli waris ketika akan melakukan berbagai transaksi pertanahan di masa mendatang.
Dokumen kepemilikan yang telah diperbarui juga mampu meminimalkan potensi sengketa antaranggota keluarga maupun pihak lain.
Dengan memahami seluruh persyaratan sejak awal, masyarakat diharapkan dapat mengurus sertifikat tanah warisan secara lebih mudah, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kelengkapan dokumen menjadi kunci utama agar proses pelayanan di kantor pertanahan berjalan lancar tanpa hambatan administratif
Editor : Aprillita Saskia Azzahrah Putri Kurniawan