BLITAR KAWENTAR – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada para pelaku korupsi agar segera menghentikan praktik penyalahgunaan keuangan negara dan mengembalikan aset yang menjadi hak rakyat. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Prabowo menilai kekayaan Indonesia sangat besar. Namun, selama bertahun-tahun sebagian kekayaan tersebut tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat karena masih terjadi berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaannya.
Baca Juga: Partisipasi di Bazar Blitar Djadoel, Rumah BUMN Terus Pacu UMKM Naik Kelas
Serukan Koruptor Sadar Diri
Di hadapan ribuan peserta peringatan Hari Koperasi, Prabowo secara terbuka meminta para koruptor untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan negara.
Ia menegaskan rakyat Indonesia membutuhkan keadilan dan kesejahteraan, sehingga uang negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
"Hai para koruptor, sadar diri. Hentikan praktik-praktik kalian. Kembalikan kekayaan rakyat," tegas Prabowo.
Menurutnya, dana negara seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan aparatur negara, serta pembangunan berbagai sektor strategis.
BUMN Harus Dikelola Lebih Profesional
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN). Ia mengatakan pemerintah sedang melakukan konsolidasi terhadap lebih dari seribu BUMN ke dalam satu dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund.
Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan aset negara menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Prabowo mengakui selama ini masih terdapat persoalan tata kelola di sejumlah BUMN yang harus segera dibenahi.
Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem pengawasan agar perusahaan-perusahaan milik negara dapat dikelola secara profesional dan akuntabel.
Baca Juga: Penguatan Tata Kelola Aset BUMN Jadi Sorotan Wamen ATR/BPN
Dana Negara Harus Kembali ke Rakyat
Prabowo menegaskan hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Menurutnya, anggaran negara harus diprioritaskan untuk membangun sekolah yang layak, meningkatkan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, aparat keamanan, hingga memperkuat pelayanan publik.
Ia juga menilai kesejahteraan aparatur negara merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Dengan penghasilan yang memadai, diharapkan berbagai bentuk penyimpangan dapat ditekan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Ajak Masyarakat Jaga Persatuan
Selain menyoroti pemberantasan korupsi, Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan meski memiliki pilihan politik yang berbeda.
Ia mengatakan persaingan politik merupakan bagian dari demokrasi, namun setelah proses tersebut selesai seluruh elemen bangsa harus kembali bersatu membangun Indonesia.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bentuk pengawasan. Namun, kritik harus disampaikan secara konstruktif dan tidak memicu perpecahan.
Prabowo juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Baca Juga: Motif Misterius di Balik Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Polisi Masih Dalami Dalang Utama
Pemerintah Komitmen Lanjutkan Reformasi
Menutup pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus menjalankan reformasi di berbagai sektor, mulai dari pengelolaan keuangan negara, pemberantasan korupsi, hingga penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
Ia optimistis dengan dukungan seluruh masyarakat, Indonesia mampu membangun pemerintahan yang bersih sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan.
Menurut Prabowo, semangat gotong royong, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat harus menjadi fondasi dalam menjalankan pembangunan nasional.
Pemerintah pun berkomitmen memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Editor : Regina Gavin Agata